KPK Hanya Lakukan 4 Kali OTT Sepanjang Semester Satu 2023

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan empat kali operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang semester satu 2023. Operasi senyap ini terbilang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, yang kerap kali KPK gencar melakukan OTT.

"Selama Semester I 2023 ini, KPK melakukan tiga kegiatan tangkap tangan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/8).

OTT KPK pertama, kata Alex, lembaga antirasuah menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, pada Kamis 6 April 2023. KPK menetapkan Muhammad Adil bersama Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Ningsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa sebagai tersangka.

Baca Juga: BantuKamu.id Dukung Deklarasi Petisi Bali oleh Serikat Perusahaan Pers Dalam Membangun Kemajuan Pers Nasional

Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.

Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.

OTT KPK kedua, lanjut Alex, terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu 12 April 2023. Kasus ini menyeret 10 pihak sebagai tersangka, yang juga telah memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Baca Juga: Tekan Polusi Udara, 100 Bus Listrik Transjakarta Ditargetkan Beroperasi Tahun ini

Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Lembaga antirasuah menduga, terdapat empat proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2022.

Adapun ke-10 tersangka itu di antaranya, enam tersangka penerima suap yakni Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian; Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabagteng; Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng; Achmad Affandi, PPK BPKA Sulsel; Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023; dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti.

Baca Juga: Syahnaz Akui Suaminya Bisa jadi Ibu, Jeje Govinda: Bisa jadi ART, Nagita: Emang Nanas Parah Banget!

KPK menduga, enam pejabat DJKA Kemenhub menerima suap senilai Rp 14,5 miliar terkait empat proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2022.

Adapun empat proyek yang disuap dari pihak swasta itu di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda solo balapan - kadipiro - Kalioso; lalu proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat; serta Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa - Sumatera.

Keenam pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek, sekitar 5 persen sampai dengan 10 persen dari nilai proyek tersebut.

Baca Juga: Enggan Klarifikasi Soal Rumah Tangganya dengan Marshel Widianto yang Diduga Bermasalah, Cesen: Sudah Malas!

OTT ketiga, kata Alex, terkait dugaan suap proyek smart city Kota Bandung. OTT ini menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan lima pihak lainnya sebagai tersangka, pada Jumat 14 April 2023.

Kelima pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Dadang Darmawan; Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Khairul Rijal; Direktur PT Sarana Mitra Adiguna, Benny; CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO), Sony Setiadi.

Terakhir, KPK melakukan OTT kepada Koorsmin Kepala Basarnas Afri Budi Cahyanto. KPK melakukan operasi senyap itu pada 25 Juli 2023, yang pada akhirnya juga menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Baca Juga: Destinasi Wisata Sejarah Perjalanan Kemerdekaan Indonesia

KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.

Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).

Baca Juga: Beri Kenyamanan Pedagang Pasar Keputran, Satpol PP Surabaya Halau PKL dari Trotoar dan Badan Jalan

KPK menyebut semenjak 2021 Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui LPSE, yang dapat diakses umum. Bahkan, pada 2023 Basarnas kembali membuka tender sejumlah proyek pekerjaan.

Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.