KPK Cecar Wali Kota Banjar Terkait Kegiatan Usaha Keluarganya

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017 pada Rabu, (12/8). Ade dicecar penyidik mengenai kegiatan usaha yang diduga berkaitan dengan penyidikan KPK.

"Penyidik mengonfirmasi kepada yang bersangkutan beberapa hal antara lain terkait mengenai kegiatan usaha yang di kerjakan oleh pihak keluarga saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Selain Ade, penyidik juga memeriksa Plt. Sekda Kota Banjar pada 2017, Yuyung Muluasungkawa. Penyidik KPK menggali keterangannya terkait dengan tugas dan peran saksi saat menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kota Banjar.

"Serta mengonfirmasi perihal pengetahuan saksi tentang adanya kedekatan saksi dengan para pejabat di Pemerintah Kota Banjar," ucap Ali.

Sementara itu, penyidik juga menggali keterangan dari Direktur PT Cahaya Kristal Putra Dadang Alamsyah ihwal proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Banjar. KPK juga mencari tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam mengerjakan proyek tersebut.

"Keterangan selengkapnya sudah tertuang dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik dan saat ini tidak bisa kami sampaikan secara detail karena tentu pada saatnya keterangan para saksi tersebut akan disampaikan seluruhnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum," cetus Ali.

Kendati demikian, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK menduga sejumlah pejabat Kota Banjar kecipratan uang panas dari proyek infrastruktur tersebut.

Sebelumnya, KPK mengaku tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Penyidik lembaga antirasuah pun telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berada di Kota Banjar.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah uang dan beberapa dokumen berupa surat-surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi serta barang bukti elektronik.