MAKI Kritik KPK soal Lambat Tangani Dugaan Korupsi Jalan Mempawah

JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lambat dalam menangani sengkarut kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Kabupaten Mempawah. 

Kasus ini menyita perhatian luas, karena diduga nama Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan, yang saat proyek berjalan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah. 

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan pihaknya bakal mengambil langkah hukum apabila perkara tersebut berpotensi mandek. Boyamin menegaskan, pihaknya tak segan melakukan upaya hukum praperadilan agar terdapat kejelasan dalam penanganan kasus tersebut.

"Kalau nanti mangkrak ya akan saya laporkan ke Dewan Pengawas KPK maupun saya gugat praperadilan. Apalagi ini sudah penyidikan, harusnya cepat," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (7/5).

Boyamin menegaskan, keterlambatan penanganan perkara berisiko memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. Karena itu, ia mengingatkan KPK untuk segera melanjutkan perkara tersebut.

"Terutama ketika perkara menyangkut pejabat publik aktif yang masih menjalankan pemerintahan," ujarnya.

Baca Juga:Putra Gubernur Kalbar Diperiksa KPK terkait Aliran Dana Kasus PUPR Mempawah, Tiga Orang Mangkir

Senada juga disampaikan mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. la mempertanyakan lambatnya proses penghitungan kerugian negara dalam perkara proyek jalan tersebut. 

"Memang duitnya berapa triliun sih? Susah banget ngitungnya!" ujarnya.

Lebih lanjut, Saut menegaskan KPK perlu segera menunjukkan progres konkret agar tidak muncul persepsi publik bahwa penanganan perkara yang berkaitan dengan elit politik berjalan lambat dan tidak transparan.