Pengamat: Korupsi di Perhubungan Laut Sudah Akut

JawaPos.com - Kembali terjeratnya pejabat Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kasus suap menunjukkan dugaan praktik korupsi di institusi tersebut sudah akut. Apalagi orang tertinggi di direktorat tersebut dua kali menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai operasi tangkap tangan KPK di Hubla tidaklah mengejutkan. "Hubla mengurusi banyak urusan yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga peluang untuk korupsi terbuka amat luas," kata Siswanto Rusdi kepada JawaPos.com, Kamis (24/8).

Dia menyebut, Dijten Hubla selama ini mengurusi banyak hal. Mulai dari mengurusi pelabuhan, pelayaran, kepelautan, pembangunan kapal perintis/tol laut dan sebagainya. Semua itu sarat dengan uang yang ditengarai dimanfaatkan orang-orang nakal.

Lebih tegas lagi, pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri itu korupsi Hubla sudah sangat akut. Tingkat keakutannya dapat dilihat dari keterlibatan PNS di institusi tersebut. Mulai dari tingkatan bawah hingga atas.

"PNS tingkat bawah bermain di uang kecil sementara tingkat atas bermain di angka jutaan. Tidak ada urusan di Hubla yang tidak mengeluarkan uang pelicin."

Keakutan korupsi Hubla dimungkinkan karena sistem yang dibangun tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak ketiga. Pengawasan yang ada hanya melibatkan kalangan internal Kementerian Perhubungan yang kental jiwa korps-nya. Sehingga, manakala ada kebusukan yang dilakukan adalah dengan menutup mata dan tahu sama tahu saja.

Pada Kamis (24/8) Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka di KPK. Dia terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan ditjen yang dipimpin selama ini.