JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya temuan dugaan korupsi atas audit belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024.

 

Pasalnya, BPK menemukan perbuatan dugaan melawan hukum secara kolektif oleh Bupati dan Wakil Bupati serta 24 Camat di Kabupaten Banggai dengan total plafon anggaran sebesar Rp 123.853.529.729.

 

"Temuan BPK tersebut atas pelimpahan kewenangan Bupati Banggai kepada 24 Camat yang terdapat ketidaksesuain administrasi dan penyimpangan pengadaan barang yang pengelolaannya diduga merugikan keuangan Negara/Daerah," kata Koordinator KIM, Ubay Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/3).

 

Ia menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang memerintahkan 24 Camat untuk membelanjakan dana Rp 5 milliar yang bersumber dari APBD.