Soal Isu Wacana Kewenangan Jaksa Ditambah, IPW Sebut Jaksa Tidak Boleh Superbodi

JawaPos.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa tidak boleh ada lembaga negara yang bersifat superbodi alias lembaga yang memiliki kewenangan yang berlebihan. Hal itu disampaikan oleh Sugeng saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik Dominus Litis RUU KUHAP: Potensi Munculnya Lembaga Super Bodi Baru yang digelar di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Kamis 13 Maret 2025.

“Tidak boleh ada di negara demokrasi itu satu lembaga atau institusi atau person yang superbodi. Dia harus mau dikoreksi dengan hukum dan sistem hukum yang baik,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.

Sugeng menilai, isu dan wacana menambah kewenangan Jaksa atau Dominus Litis dalam RUU KUHAP akan berpotensi memunculkan lembaga yang tidak bersih atau korup.

“Jadi kekuasaan itu jika berlebihan akan cenderung melakukan korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Kalau superbodi ya begitu. Jaksa memiliki potensi menyalahgunakan wewenang lebih besar,” ujarnya.

Untuk itu, Sugeng mengatakan, kewenangan masing-masing lembaga dalam hal ini lembaga penegak hukum sebaiknya tidak berlebihan dan dikembalikan kepada aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saja.

“Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, polisi kewenangannya melakukan perlindungan, pengayoman dan satu lagi penegakan hukum. Jaksa ya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan,” katanya.