ICW: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Tak Beri Sinyal Penguatan Pemberantasan Korupsi

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tidak ada sinyal dan gebrakan baru dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam isu pemberantasan korupsi. Bahkan cenderung berbalik arah dan terkesan toleran terhadap koruptor. 

"Hal itu paling tidak terkonfirmasi dari pernyataan Prabowo yang akan memberikan pengampunan atau memaafkan koruptor jika mengembalikan uang rakyat yang dicuri," kata peneliti ICW, Yassar Aulia dalam Catatan 100 Hari Prabowo dan Outlook Pemberantasan Korupsi 2025 di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

"Serta kendornya komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan baru ini kemudian diperkuat dengan rencana kontroversial Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang akan mengeluarkan kebijakan denda damai bagi koruptor," sambungnya. 

Ia menegaskan, penerapan atas wacana tersebut jelas berpotensi tidak transparan, sulit dipertanggungjawabkan serta tidak menimbulkan efek jera. 

Selain itu, sikap inkonsistensi lainnya terjadi dalam isu penguatan KPK. Supratman Andi Agtas juga mengeluarkan gagasan soal keberadaan KPK yang tidak lagi dibutuhkan jika tiga UU, yaitu Partai Politik, Perampasan Aset, dan Pembatasan Uang Kartal dibahas dan disahkan DPR.

"Namun pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2024, Menkopolkam justru menyatakan dukungannya pada penguatan KPK untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra justru mengusulkan adanya lembaga tunggal untuk memberantas korupsi, dengan menyatukan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi.

"Simpang siur pernyataan para menteri Kabinet Merah Putih menggambarkan buruknya pemahaman dan koordinasi serta pola komunikasi publik terhadap agenda antikorupsi dalam Astacita yang diusung Prabowo-Gibran. Ini juga merupakan indikator untuk menunjukan wajah 

dan arah pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran yang tidak berpihak atau sekedar retorika penguatan antikorupsi saja," pungkasnya.