ICW Pertanyakan Harta Kekayaan Prabowo dan 38 Pejabat Kabinet Merah Putih Tak Tercantum dalam LHKPN

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi ketiadaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden Prabowo Subianto bersama 38 jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Sebab, lebih dari batas waktu yang ditentukan, LHKPN milik Presiden bersama 38 pejabat negara tidak tercantum di dalam website e-lhkpn KPK.

"Kami menemukan bahwa laporan periode 2025 milik Presiden dan sedikitnya 38 anggota kabinetnya tidak tersedia dalam publikasi LHKPN," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/5).

Selain Presiden Prabowo, setidaknya terdapat 16 menteri, 20 wakil menteri, dan dua kepala badan Kabinet Merah Putih belum tertera pada situs publikasi pelaporan LHKPN.

Menurutnya, ketiadaan laporan tersebut mengindikasikan dua kemungkinan, pertama, Presiden dan sejumlah anggota kabinetnya tersebut belum melaporkan LHKPN periode 2025.

Kedua, KPK sebagai pihak yang menerima dan mengelola sistem pelaporan LHKPN belum menampilkan laporan yang sudah dilaporkan penyelenggara negara tersebut.

"Ini bisa berkaitan dengan proses perbaikan maupun verifikasi yang dilakukan di internal KPK," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaporan LHKPN sebagai bentuk komitmen penyelenggara negara untuk mematuhi kewajiban hukum dan bersikap transparan untuk mendeteksi peningkatan harta tidak wajar yang mungkin berasal dari korupsi,

"LHKPN juga menjadi instrumen penting pengawasan publik, khususnya untuk mendeteksi ketidakwajaran peningkatan aset," tegasnya.

Ia menegaskan, ketiadaan LHKPN milik Prabowo dan 38 anggota kabinet harus dipastikan oleh KPK dapat diakses informasinya oleh publik, terlebih sudah lebih dari 30 hari melewati tenggat waktu pelaporan.