Jadi Tersangka, Suami Inneke Koesherawati Diminta Serahkan Diri ke KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah untuk segera menyerahkan diri.

Suami artis Inneke Koesherawati itu kini berstatus tersangka pemberi suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH).

"Pasti kita akan lakukan proses sebelumnya. Apakah dilakukan pemanggilan atau meminta FD menyerahkan diri yang bila datang akan lebih baik lagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Kamis (15/12).

Menurut Febri, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (14/12) kemarin, petugas belum mendapatkan Fahmi Darmawansyah. Namun, berdasarkan informasi, keterangan saksi, dan alat bukti, penyidik meyakini dugaan keterlibatan Fahmi.

"Saat ini penyidik sudah cukup yakin bahwa FD juga statusnya ditingkatkan ke penyidikan, menjadi tersangka," ujar dia.

Rabu (14/12) kemarin, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Selain Eko, KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo.

Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016.

KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, Hardy, dan Fahmi sebagai tersangka. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan.

Atas perbuatannya yang diduga memberi suap, Fahmi, Muhammad Adami, dan Hardy Stefanus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Eko sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (Put/jpg)