Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 1 Maret 2025 | 03.55 WIB

Menteri PKP Maruarar Sirait Manfaatkan Aset Eks BLBI untuk Pembangunan 3 Juta Rumah

Menteri PKP Maruarar Sirait membahas lahan eks BLBI dimanfaatkan untuk pembangunan program 3 juta rumah. (KEMENTERIAN PKP) - Image

Menteri PKP Maruarar Sirait membahas lahan eks BLBI dimanfaatkan untuk pembangunan program 3 juta rumah. (KEMENTERIAN PKP)

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Kantor DJKN, Jakarta, Senin (24/2).

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas pemanfaatan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bagian dari upaya merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PKP.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Ara menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemanfaatan tanah negara. "Mekanismenya seperti apa? Apakah perlu lelang sesuai dengan aturan BPK dan BPKP, atau ada mekanisme lain yang bisa memastikan tata kelola ini berjalan dengan baik?" ujar Ara.

Dia mengapresiasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas dukungan terhadap perumahan rakyat. "Terima kasih, Pak Rio karena sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Bapak telah mendukung perumahan rakyat. Kita harus memastikan bahwa tanah yang digunakan tidak bermasalah, tidak rusak, dan tidak rawan banjir. Ini benar-benar penting agar masyarakat mendapat hunian yang layak," beber Ara.

Ara memberikan instruksi kepada jajaran Kementerian PKP dan DJKN untuk segera bergerak ke lapangan. "Saya minta seluruh Dirjen PKP untuk langsung meninjau lokasi tanah di Tangerang, Lebak, dan Bogor. Kita harus bergerak cepat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar tanah-tanah milik negara, termasuk tanah hasil sitaan atau bekas korupsi, bisa segera dimanfaatkan. Prioritas kita adalah rakyat kecil," ungkapnya.

Mantan politikus PDIP Itu meminta pelaksanaan survei dilakukan secara cermat dan koordinasi antarinstansi diperkuat. "Lakukan survei dengan teliti, koordinasikan dengan pihak terkait, dan pastikan semuanya sesuai aturan. Kita tidak boleh lambat dalam menangani kebutuhan perumahan rakyat," tegasnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menambahkan, pihaknya akan mengirimkan data aset BMN yang dapat digunakan untuk program 3juta rumah.

"Penggunaan BMN untuk rumah rakyat ini akan sangat efektif. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rencana ini dengan dukungan pembiayaan. (ali)

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore