JawaPos Radar

Parpol Punya Tanggung Jawab Moral tak Calonkan Orang Kena Kasus

15/08/2018, 23:53 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Parpol Punya Tanggung Jawab Moral tak Calonkan Orang Kena Kasus
Banyaknya bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dinilai sebagai bukti bahwa partai politik (parpol) tidak siap menghadapi Pemilu 2019 (Jawapos)
Share this image

JawaPos.com - Banyaknya bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dinilai sebagai bukti bahwa partai politik (parpol) tidak siap menghadapi Pemilu 2019. Parpol seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengajukan bacaleg-bacaleg berkualitas dalam kontestasi pileg mendatang.

"Parpol sebetulnya memiliki tanggung jawab secara moral dan politik. Moral artinya mencalonkan orang yang tidak memiliki indikasi pernah terlibat kasus. Sementara tanggung jawab politik itu harus memenuhi berbagai aturan dan persyaratan," kata Pengamat Politik Ray Rangkuti, Rabu, (15/8).

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan rekapitulasi penetapan daftar calon sementara (DCS) DPR RI untuk pemilu 2019. Dari 16 parpol peserta pemilu, hanya tiga partai yang memiliki bacaleg di DPR RI yang 100 persen memenuhi syarat. Yakni PKB, Nasdem, dan PBB. Lainnya sangat bervariasi.

Partai Berkarya merupakan salah satu parpol yang memiliki bacaleg terbanyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari total 575 bacaleg yang diajukan, 142 diantara tidak memenuhi syarat. Akibatnya dari 80 dapil yang diajukan, KPU menggugurkan 14 dapil.

Maka itu, Ray berpendapat, sebaiknya partai-partai lebih serius untuk menyiapkan segalanya agar memenuhi aturan dan persyaratan yang ada. Baik secara administratif maupun kader-kadernya.

Apalagi, Berkarya merupakan parpol baru. "Seharusnya mereka lakukan persiapan jauh-jauh sebelum Pemilu dimulai, minimal dua tahun."

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap keberadaan partai politik menjadi salah satu penyebab sulitnya menghadirkan bacaleg yang berkualitas. Belum lagi, soal hitung-hitungan sebuah parpol untuk menembus angka ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold khususnya bagi partai baru.

"Jadi kalau orang melihat partai kesulitan menang karena ada parliamentary threshold, untuk apa mereka menjadi caleg. Itu salah satu kesulitan," ungkapnya.

Keberadaan ambang batas tersebut secara tidak langsung membuyarkan keinginan masyarakat untuk terjun ke politik. Kecuali, jika parpol bisa membangun citra positif sesuai keinginan masyarakat, yakni mengubah kultur politik menjadi lebih baik. "Cari kader mumpuni sudah tidak relevan lagi. Karena, jangan cari yang mumpuni, cari yang mau saja susah," tutur Ray.

Menanggapi sejumlah caleg Partai Berkarya yang gagal maju, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menjelaskan, jika merujuk dari pendaftaran bacaleg awal Partai Berkarya ke KPU RI sebanyak 575 orang, maka pihaknya yakin pada akhirnya nanti semuanya akan memenuhi syarat saat pengumuman daftar calon tetap (DCT).

(met/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up