Pramono Anung Beri Izin Parpol Ajukan Hak Penamaan Halte hingga Stasiun di Jakarta

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengizinkan partai politik untuk mengajukan hak penamaan halte Transjakarta hingga stasiun yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Jakarta. Asalkan partai politik itu membayar seperti halnya para sponsor yang mengajukan hak penamaan.

Hal itu Pramono sampaikan saat memberi sambutan dalam perayaan paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4) lalu.

"Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," katanya di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Erwin Aksa.

Baca Juga:Nekat Berhenti di Tikungan Tajam, Aksi Foto Rombongan Mobil Pejabat di Sitinjau Lauik Sumbar Picu Kemacetan dan Bahaya

Ia menyatakan bahwa pengajuan hak penamaan terhadap halte hingga stasiun di Jakarta menambah penghasilan daerah.

"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte ada namanya. Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan," ungkapnya.

Apalagi, politisi PDI-P itu mengatakan bahwa saat ini Pemprov Jakarta terdampak efisiensi anggaran hingga Rp 15 Triliun.

Dengan dana yang terkumpul dari para sponsor untuk hak penamaan halte tersebut, Pramono menyebut bahwa dampaknya langsung dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk penataan kota dan revitalisasi ruang terbuka hijau.