Tak Ada Malaadministrasi, Pemkot Solo Siap Gusur Belasan Warga Jebres

JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah (Jateng) tidak menemukan adanya malaadministrasi dalam kasus lahan hak pakai (HP) Pemkot 105 Solo. Dengan hasil ini, Pemkot pun bersiap untuk melakukan penggusuran terhadap belasan kepala keluarga (KK) yang menempati lahan HP 105, Jebres.

Tetapi, sebelum melakukan penggusuran, Pemkot Solo diminta untuk memberikan penawaran kepada warga yang selama ini menempati lahan tersebut. "Sesuai saran yang diberikan oleh Ombudsman melalui suratnya yang dikirimkan ke Wali Kota Solo, agar melakukan pertemuan kembali dengan warga. Dan ini kami sudah mengundang warga," terang Kepala Satpol PP Kota Solo, Sutarja, Rabu (12/9).

Sutarja menambahkan, pertemuan tersebut ditujukan untuk menawarkan kembali sejumlah alternatif dan kompensasi kepada warga yang bersedia untuk pindah dari lahan HP 105. Diantaranya berupa kompensasi biaya bongkar, biaya pengangkutan material bangunan, memberikan tempat usaha di Pasar Panggungrejo.

Selain itu, Pemkot juga menawarkan rumah pengganti di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ada di Mojosongo. Akan tetapi, semua penawaran Pemkot tersebut ditolak oleh warga. "Kami sudah menawarkan lagi kepada warga, tetapi mereka tetap menolaknya," kata Sutarja. 

Dengan penolakan tersebut, Sutarja menambahkan, jika nantinya Pemkot melakukan penggusuran maka pihaknya tidak melakukan kesalahan. Lantaran, selama ini Pemkot sudah melakukan sesuai dengan tahapan dan rekomendasi dari Ombudsman Jateng. Tetapi, untuk melakukan penggusuran, Satpol PP masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo.  

"Kami masih menunggu arahan dari pak wali. Kalau mau langsung dibongkar juga bisa. Tapi nanti tetap akan ada pemberitahuan dulu sebelum dilakukan pembongkaran," ucapnya. Sementara itu, salah seorang warga HP 105, Suparno mengaku tetap akan bertahan di rumahnya. Meskipun Pemkot mengancam akan melakukan penggusuran.