Sistem Zonasi, Muhadjir: Sekolah Tidak Boleh Eksklusif

JawaPos.com – Pro kontra sistem zonasi masih terjadi di masyarakat. Kendati demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy menegaskan jika penerapan sistem zonasi sekolah tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas siswa, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan orang tua dalam menata sekolah.

Muhadjir mengatakan, dengan zonasi maka siswa yang berasal dari zona itu jadi mudah untuk mengkoordinasi antara masyarakat, sekolah dan keluarga. "Dengan sistem zonasi, keterlibatan orangtua termasuk dalam menata sekolah. Jadi sekolah tidak boleh eksklusif, orang tua dilarang ikut campur itu tidak boleh," ujarnnya saat berkunjung ke Malang, Minggu (12/9).

Sistem zonasi sekolah sendiri telah diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Di dalam Permen tersebut salah satunya disebutkan jika sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Muhadjir menjelaskan, orang tua harus terlibat dalam memantau anak-anaknya. Bahkan, dia menyebutkan jika harus ada individualisasi murid. "Siswa harus didorong dengan keistimewaan ciri masing-masing, tidak boleh di gebyah uyah (di sama ratakan). Sesuai kekhasan masing-masing termasuk muatan lokal," terangnya.

Menurutnya, hal itu juga sebagai langkah untuk menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Yakni mengembalikan kesadaran orangtua bahwa urusan pendidikan anaknya itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. 

"Sekolah itu hanya mendukung. Apalagi (sistem pendidikan) sudah berubah di kota-kota. Pendidikan itu bukan hanya urusannya sekolah, tapi juga masyarakat dan keluarga," pungkasnya.