JawaPos Radar

Saat LHKPN, Ada Cakada yang Ngaku Tak Punya Rumah

08/05/2018, 20:03 WIB | Editor: Budi Warsito
Saat LHKPN, Ada Cakada yang Ngaku Tak Punya Rumah
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari (tengah) saat memberikan pembekalan bagi para calon kepala daerah yang maju di bursa Pilkada serentak 2018, di Hotel Quest, Semarang, Selasa (8/5). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari membeberkan fakta-fakta unik saat pihaknya melakukan audit dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik tiap kandidat kepala daerah peserta Pilkada dan Pilgub tahun ini.

Bahkan ia mengatakan, ada calon kepala daerah yang mengaku tak memiliki rumah. Hal itu diungkapkannya saat memberikan pembekalan bagi para calon kepala daerah yang maju di bursa Pilkada serentak 2018, di Hotel Quest, Semarang, Selasa (8/5).

"Beberapa temuan saya, ada calon gubernur yang tidak punya mobil. Lalu ada bupati yang tidak punya rumah," kata Tsani.

Selain itu, dirinya juga mengungkap, adanya calon bupati yang mengaku nilai utangnya minus. Namun, pihaknya tak serta merta langsung percaya dengan data-data LHKPN yang diserahkan oleh para calon kepala daerah tersebut.

Padahal, anggaran yang dibutuhkan untuk ikut kontestasi Pilkada serentak terbilang cukup banyak. Untuk maju sebagai kandidat Pilgub, pihaknya menyatakan alokasi anggarannya mencapai Rp 900 miliar. Sementara jika ditambahkan, anggaran untuk sekelas Pilbup bisa mencapai Rp 1,3 triliun.

"Tetapi, jika ujung-ujungnya hanya untuk mengantarkan bapak ibu ke penjara, itu akan jadi sia-sia. Laju daerah yang harusnya maju dengan cepat akhirnya tertunda karena kepala daerahnya tertangkap korupsi," bebernya.

Tsani lantas mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif ikut mengkroscek temuan-temuan janggal yang ada di lapangan. Agar bisa memastikan tidak adanya informasi tak akurat, atau bahkan bohong yang dimuat dalam dokumen LHKPN.

"Peran aktif publik penting agar informasi itu tidak bohong. Apalagi, di Jawa Tengah calonnya sangat banyak. Di Kudus dan Kota Tegal saja ada lima kandidat," terangnya.

KPK pun saat ini terus menggencarkan upaya pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi. Hasilnya, ada 14 gubernur dan 75 wali kota dan bupati yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, ada sembilan titik rawan korupsi di tiap lingkungan pemda. Sehingga, Ia mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk tidak main-main terhadap segala bentuk tindakan korup.

"Maka jagalah kesucian ini sejak menjabat. Karena ikut Pilkada harus menggunakan cara-cara berintegritas dan mumpuni," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up