JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terus menunjukkan tren positif hingga akhir Maret 2026. Namun, sektor legislatif masih menjadi sorotan karena tingkat kepatuhannya paling rendah dibandingkan sektor lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83 persen atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan LHKPN periodik tahun 2025.

“Kami mencatat sampai dengan 26 Maret 2026, sebanyak 87,83 persen atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara telah menyampaikan LHKPN periodik tahun 2025,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (29/3).

Meski capaian secara nasional cukup tinggi, KPK menyoroti sektor legislatif yang masih tertinggal. Tingkat kepatuhan pelaporan di DPR dan DPRD baru mencapai 55,14 persen, jauh di bawah sektor lainnya.

“Khusus sektor legislatif, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih perlu didorong karena baru mencapai 55,14 persen,” ucap Budi.

Ia menegaskan, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

“Peran strategis DPR dan DPRD dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi harus diiringi dengan keteladanan dalam pelaporan LHKPN,” tegas Budi.

KPK juga mengingatkan bahwa LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh.

“Pelaporan LHKPN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Budi.