JawaPos Radar

Dana Otsus Besar, KPK Diminta Jangan Berhenti di Irwandi Yusuf

04/07/2018, 14:41 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berada di Mapolda Aceh, Aceh, Selasa (3/7). (Murti Ali Lingga/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com – Kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Serambi Mekah diapresiasi banyak pihak. Salah satunya datang dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.

Dengan besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Pemerintah Pusat, bahkan tahun ini mencapai Rp 8 triliun, sudah seharusnya pengungkapan kasus korupsi tidak hanya berhenti di Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf semata.

Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh Hayatuddin Tanjung menilai, langkah yang dilakukan KPK sangat tepat. Mengingat proses pencegahan di Aceh sudah dilaksanakan sejak lama, namun belum ada tindakan apapun yang menimbulkan efek jera terhadap perilaku korup di Aceh selama ini.

"Karena itu GeRAK mengapresiasi langkah OTT yang dilakukan KPK di Aceh. Ini bisa menjadi lampu merah bagi pejabat negera di Aceh," ujarnya di Banda Aceh, Rabu (4/7).

Menurut Hayatuddin, penangkapan terhadap kepala daerah di Aceh ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi stakeholder di Aceh. Karena praktik korupsi seperti itu sebenarnya banyak terjadi, namun belum ada tindakan dari aparat penegak hukum di Aceh.

"Kita menyayangkan, seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat, tapi malah terlibat dalam praktek korup seperti ini," cetusnya.

Di sisi lain, Hayatuddin meminta KPK tidak berhenti sampai dengan kasus ini saja. Melainkan harus melakukan penindakan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi lainnya di Aceh.
KPK wajib terus memantau penggunaan anggaran di Aceh, sebab Aceh salah satu daerah yang mengelola anggaran daerah (APBA) begitu besar dan bahkan tahun ini mencapai Rp 15 triliun lebih.

Lebih lanjut Hayatuddin mengungkapkan, Aceh merupakan daerah yang memiliki dana Otonomi Khusus (Otsus) sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun ini saja mencapai Rp 8 triliun.

"Untuk itu KPK harus memberikan perhatian khusus terhadap Aceh dalam upaya penindakan. Apalagi Aceh telah ditetapkan sebagai daerah yang menjadi titik fokus KPK dari 5 provinsi lain di Indonesia," pungkasnya.

Dia berharap, OTT KPK ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara yang berimbas pada kesengsaraan masyarakat, khususnya rakyat Aceh.

Seperti diketahui, Tim Satgas KPK telah melakukan OTT terhadap Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah serta delapan orang non PNS lainnya pada Selasa (3/7/2018) malam.

(mal/JPC)

Alur Cerita Berita

Rumah Gubernur Aceh Tampak Sepi 04/07/2018, 14:41 WIB
KPK Segel Ruangan Gebernur Aceh 04/07/2018, 14:41 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up