Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Tagih Janji Prabowo Gratiskan TK hingga Kuliah, Ratusan Mahasiswa BEM SI Demo di DPR

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). 

Aksi yang melibatkan sekitar 100 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sekaligus menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis sejak jenjang TK hingga perguruan tinggi.

Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek Banten Adelia menuturkan, aksi ini merupakan langkah konsisten mahasiswa untuk mengawal reformasi regulasi pendidikan di Indonesia.

Sebelum mendatangi Gedung Parlamen, massa juga telah melakukan aksi di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen).

"Kami dari BEM SI akan terus mengawal isu ini sampai disahkan. Kalau memang Bapak Prabowo Subianto ingin menggratiskan pendidikan, maka per hari ini wujudkanlah dengan mengesahkan RUU Sisdiknas," ujar Adelia di depan DPR RI, Senin (5/10).

Soroti Celah Regulasi dan Ketimpangan APBN Pendidikan

Menurut Adelia, draf RUU Sisdiknas yang ada saat ini masih menyimpan sejumlah persoalan krusial. Beberapa di antaranya meliputi kejelasan regulasi gaji guru hingga batasan program wajib belajar yang masih tertahan di angka 12 tahun (SD hingga SMA).

Kondisi tersebut dinilai membuat jenjang perguruan tinggi belum menjadi tanggung jawab penuh negara.

Padahal, porsi APBN sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan seharusnya cukup untuk menjamin pemerataan akses hingga tingkat tinggi.

"Hari ini kita lihat anggaran APBN 20 persen benar-benar merata atau tidak. Kalau memang APBN dianggarkan 20 persen, maka ratakanlah anggarannya. Jangan sampai ada ketimpangan dan ketidakadilan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan," tegas Adelia.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore