Resmi Batal Rp 1, Pramono Ubah Tarif MRT, LRT dan Transjakarta jadi Rp 8 pada HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan tarif khusus untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Transjakarta, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan bahwa tarif khusus yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp 1 kini disepakati menjadi Rp 8.

Revisi ini diambil untuk menyelaraskan regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi kenyamanan masyarakat yang bermobilitas saat hari kemerdekaan.

Baca Juga:Menu Rumahan Anti Ribet, Begini Resep Oseng Daging Kentang Kecap

Pramono menjelaskan, keputusan mengubah nominal tarif khusus tersebut dicapai setelah Balai Kota Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Penyesuaian angka menjadi Rp 8 dilakukan agar tidak ada perbedaan skema tarif pada moda transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI maupun yang berada di bawah naungan pemerintah pusat.

"Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan balai kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak Rp1 tetapi Rp8, supaya tarif yang diputuskan atau dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta sama," ujar Pramono Anung.

Ia menambahkan, dengan adanya kepastian harga ini, seluruh layanan transportasi umum yang beroperasi pada peringatan 17 Agustus akan mengenakan tarif seragam sebesar Rp 8.

Makna dan Tema Utama HUT ke-81 RI 2026

Baca Juga: Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 7 Weton Ini Disebut Berada di Bawah Wasesa Segara

Pemberlakuan tarif khusus Rp 8 ini turut menyemarakkan peringatan kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun pada Senin, 17 Agustus 2026. Peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengenang jasa pahlawan, mempererat persatuan, sekaligus melakukan refleksi pembangunan bangsa.

Peringatan HUT ke-81 RI mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini dirancang dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.