Surplus APBD DKI Jakarta Capai Rp 14,67 Triliun, Gubernur Pramono Anung Ungkap Kinerja Ekonomi Solid

JawaPos.com-Hingga Juli 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membukukan surplus APBD sebesar Rp 14,67 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp 81,73 triliun. Dari angka itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 31,52 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 30,95 triliun atau 37 persen dari target. Dengan kondisi ini, Jakarta mencatat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 18,56 triliun.

"Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola," ujar Gubernur Pramono, Rabu (27/8).

Selain surplus anggaran, Jakarta juga mencatat kinerja ekonomi yang solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Sementara Inflasi tetap terkendali di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen.

"Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen," terang Pramono.

Pada Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp 140,8 triliun. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen.

Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov aktif mendorong promosi investasi, penyederhanaan perizinan, hingga penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2025.

Fokus Atasi Kesenjangan Sosial

Meski ekonomi tumbuh positif, Pramono menegaskan tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial (gini rasio). Untuk itu, Pemprov menggulirkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi.

"Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3," kata Pramono.

Pemprov DKI juga fokus pada penyerapan tenaga kerja. Tahun ini ditargetkan digelar 21 kali job fair, termasuk pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang kini menitikberatkan pada kemampuan bahasa asing.

"Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global," jelas Pramono.

Pramono menegaskan, stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa terjaga dengan sinergi seluruh pihak.

"Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik," imbuh dia.