Anggota DPRD Apresiasi Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Jumlah Warga Miskin Terbanyak

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)

JawaPos.com-Data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang.

Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 orang, Jawa Barat 3.654.740 orang dan Jawa Tengah 3.366.690 orang.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi pencapaian DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang tak masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Menurut Kenneth, pencapaian itu patut dapat apresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Kenneth menilai, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di ibukota. “Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia.

Kenneth menambahkan, sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Akan tetapi, lanjut dia, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Sebab, masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan. Karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan.

“Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya,” tegas Kenneth.

Ia berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

DPRD DKI Jakarta, tambah Kenneth, siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya,” tutur dia.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024. BPS menggunakan konsep ‘basic needs approach’ atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025. (*)