Main Padel di Jakarta Kena Pajak 10 Persen, Ini Penjelasan Resmi Bapenda DKI

JawaPos.com – Olah raga padel kini tengah digemari oleh masyarakat. Namun, mereka kini harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, olahraga kekinian itu resmi dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kategori Jasa Kesenian dan Hiburan. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati  menjelaskan,  pengenaan PBJT atas olahraga padel sudah memiliki dasar hukum yang kuat. 

"Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf i UU 1/2022, Pasal 49 ayat (1) huruf i Perda 1/2024 dan Pasal 16 Pergub 35/2024, diatur bahwa olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran menjadi salah satu objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan," ungkapnya.

Menurutnya, olahraga padel termasuk kategori "olahraga permainan" yang dipungut bayaran atas penggunaan fasilitas. Olahraga permainan yang dimaksud adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya.

Lusiana menjelaskan, Bapenda DKI memiliki kewenangan menetapkan bentuk lain dari olahraga permainan yang dapat dikenai pajak, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 16 ayat (2) Pergub 35/2024. Dan secara spesifik, penetapan padel sebagai objek pajak sudah tertuang dalam keputusan resmi Bapenda. 

“Dalam diktum KESATU huruf u Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 telah ditetapkan bahwa lapangan padel menjadi salah satu olahraga permainan yang merupakan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan,” terang Lusiana.

Menurut Lusiana, penetapan ini sah karena telah sesuai dengan aturan berlaku. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

“Dan penetapan padel juga sebagai upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah yang dimungkinkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.