Bukan Tanggul Laut Raksasa, Pengamat Sebut Ini Cara Atasi Banjir Rob

JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tampaknya serius melanjutkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa untuk mengantisipasi banjir rob alias banjir pasang-surut yang seringkali terjadi di pesisir Utara Jakarta.

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bahwa proyek tersebut tidak akan bisa mencegah banjir rob. Pasalnya, ia mengatakan hal itu hanya solusi sementara.

"Keberadaan tanggul (raksasa) pun tidak akan mampu mencegah banjir. Keberadaan tanggul dan pompa hanya bersifat sementara dalam mengatasi banjir rob," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/12).

"Yang harus dilakukan Pemprov DKI yakni membebaskan lahan 500 meter dari pantai ke daratan bebas bangunan dan permukiman," terangnya.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta harus merelokasi permukiman warga di pesisir utara ke rusunawa terdekat. Setelah itu, lahan pesisir dihijaukan (reforestasi hutan mangrove) sebagai benteng alami yang ramah lingkungan ketimbang tanggul beton yang mahal.

"Tanggul beton itu mahal, butuh biaya pembangunan, pemeliharaan, peninggian sesuai kenaikan air laut. Infrastruktur ini harus berkelanjutan," ungkapnya.

"Tapi jika hutan mangrove semakin lebar, semakin baik untuk meredam banjir rob, mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut, meredam tsunami," sambung Nirwono.

Sebanyak apapun pompa air yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta, katanya, tidak akan mampu menguras air banjir rob. Apalagi bila terjadi hujan lebat dan banjir besar di Jakarta.

Untuk diketahui, tanggul laut raksasa dikerjakan secara bersama oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Sumber Daya Air DKI dengan total panjang 33 kilometer. Kementerian PUPR bertugas membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dan sisanya oleh Dinas Sumber Daya Air DKI.

Berdasarkan informasi dalam situs resmi SDA disebutkan tanggul laut sudah mulai terbangun di 12 bidang lokasi.