CREA Sebut WFH Hanya Gimik karena Dinilai Tak Efektif Tekan Polusi Udara di Jakarta, Ini Alasannya

JawaPos.com - Pemberlakuan work from home (WFH) bagi PNS DKI Jakarta mulai diberlakukan pada Senin (21/8) lalu. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan polusi udara di Jakarta yang tinggi. Namun, upaya WFH tersebut dinilai sejumlah pihak tak efektif dalam menekan polusi udara di Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan WFH bukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Ia mengatakan bahwa hal itu hanya upaya pemerintah yang ingin segala masalah selesai dengan cara simpel. "Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh," ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/8).

Trubus mencontohkan kebijakan WFH untuk PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat penyelenggaraan KTT ASEAN di ibu kota. Hal itu dilakukan dalam jangka waktu itu saja kemacetan tak terlihat. "Ini kan sesuatu yang menurut saya terlalu melihat segala sesuatu dibuat simpel," ucap Trubus.

"Hal-hal yang sifatnya jangka pendek itu nggak bisa kemudian kita mengatakan itu solusi yang sifatnya sekadar wacana. Kebijakan itu harus terimplementasi dan evaluasi dan kesinambungan," pungkasnya.

Sementara itu, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), juga menilai WFH tidak efektif mengatasi polusi udara di Jakarta. Bahkan, CREA menilai kebijakan WFH adalah gimik belaka. CREA sendiri adalah sebuah organisasi penelitian independen yang berfokus pada pengungkapan tren, penyebab, dan dampak kesehatan, serta solusi terhadap polusi udara.

Dalam rilisnya, CREA mengatakan wilayah DKI Jakarta dilanda polusi udara tinggi dan terus-menerus, dengan rata-rata tingkat PM2.5 melebihi pedoman WHO yaitu sekitar 7 kali lipat. PM2.5 sendiri adalah Particulate Matter2.5 yakni partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer). Pengukuran konsentrasi PM2.5 menggunakan metode penyinaran sinar Beta (Beta Attenuation Monitoring) dengan satuan mikrogram per meter kubik (µm/m3). Adapun tingkat baik atau buruknya suatu kualitas udara adalah dinilai berdasarkan tingkat PM2.5-nya. Semakin tinggi angka PM2.5, maka semakin buruk juga kualitas udara di suatu daerah.

CREA menambahkan bahwa tingkat polusi sangat berkorelasi dengan model semburan emisi buang berbagai PLTU batu bara yang mencapai Jakarta, dan secara jelas menunjukkan kontribusi sektor ketenagalistrikan serta sumber-sumber lintas batas secara umum. Polusi udara di Jakarta merupakan campuran dari emisi lokal yang terjadi di dalam kota, serta polutan jarak jauh yang terbawa angin dari provinsi-provinsi terdekat. Diperlukan rencana aksi regional untuk mengatasi semua sektor utama penyumbang emisi.

Menurut CREA, Langkah-langkah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pengurangan volume lalu lintas lainnya tidak menghasilkan penurunan tingkat PM2.5 secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan perjalanan dan mengemudi secara lokal tidak akan menyelesaikan masalah terkait polusi udara. CREA membandingkan tingkat polusi udara pada tahun sebelumnya ketika perjalanan dan mengemudi menurun drastis akibat Covid-19. Analisis data menunjukkan bahwa tidak ada penurunan tingkat polusi udara yang terdeteksi selama PPKM akibat Covid-19.

Bukti lain menunjukkan bahwa perjalanan pulang pergi dan mengemudi bukanlah penyumbang utama polusi udara di Jakarta. Kemacetan di Jakarta turun rata-rata sebesar 45 persen dari Sabtu hingga Minggu, namun PM2.5 tingkat polusi hanya turun sebesar 4 persen.

Hasil ini mungkin berlawanan dengan intuisi, namun dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Transportasi bukanlah satu-satunya sumber polusi udara di Jakarta. Selain itu, transportasi yang mencakup truk, bus, dan kendaraan lain tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan Work From Home (WFH) atau pola hari kerja akhir pekan. Sebagian besar emisi sektor transportasi yang berdampak pada Jakarta berasal dari luar kota, melakukan perjalanan jarak jauh karena kondisi meteorologi, dan tetap berada di udara dalam jangka waktu yang lama.

Berdasar itu, CREA menilai meremehkan kontribusi pembangkit listrik tenaga batubara terhadap polusi yang terjadi belakangan ini tidak akan membantu mengatasi masalah genting saat ini. Daripada terlalu berfokus pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi, baik roda empat maupun roda dua di Jakarta, pemerintah harus mengatasi sumber utama polusi secara sistematis di
tingkat daerah.

“Kami (CREA) telah mengidentifikasi selusin pembangkit listrik tenaga batubara di sekitar Jakarta, yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat. Analisis kami terhadap episode polusi udara di Jakarta baru-baru ini menunjukkan bahwa tingkat polusi meningkat ketika angin bertiup dari lokasi yang memiliki pembangkit listrik tenaga batubara. Hal ini menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara adalah bagian dari masalah dan membantu memvalidasi hasil pemodelan kami yang menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara adalah penyebab untuk sekitar 2.000 kematian akibat polusi udara setiap tahunnya di Jakarta saja," sebut Lauri Myllyvirta, Lead Analyst CREA dalam rilisnya.

“Akar permasalahan polusi udara di Jakarta tidak bisa direduksi hanya pada satu sumber saja, seperti perjalanan pulang-pergi. Misalnya, tidak ada penurunan polusi yang terukur selama WFH. Polusi udara di Jakarta berasal dari berbagai sumber dan harus ditangani lintas provinsi, mulai dari dengan penegakan standar emisi untuk pembangkit listrik tenaga batubara, industri dan transportasi, dan pada akhirnya koordinasi antar provinsi dan nasional untuk mengatasi semua pencemar utama," imbuh Katherine Hasan, Analyst CREA.

Analisis CREA terhadap data polusi udara Jakarta antara tahun 2020 hingga 2023 menyoroti bahwa tingkat polusi udara kota yang tinggi disebabkan oleh emisi dari beberapa sektor utama yang mengeluarkan emisi yakni pembangkit listrik, industri, transportasi, dan pembakaran lahan terbuka. Polusi udara merupakan campuran dari emisi lokal yang terjadi di dalam kota, dan transportasi polutan jangka panjang dari provinsi-provinsi tetangga. Artinya, Jakarta memerlukan rencana aksi regional yang mampu mengatasi semua sektor penghasil emisi terbesar, bukan sekadar gimik yang ditujukan pada sebagian kecil dari permasalahan tersebut.