Trump Klaim Berhasil Cegah Kerugian USD 1,6 Miliar dari Penipuan Kripto Global

JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim pemerintahannya berhasil menekan penipuan lintas negara yang menyasar warga AS melalui investasi palsu dan aset kripto. Dalam acara pencegahan kejahatan siber di Gedung Putih, Rabu (21/10/2026), Trump menyebut operasi aparat federal telah memberikan dampak besar terhadap jaringan kriminal asing.

Trump mengatakan aparat federal telah mencegah kerugian sedikitnya USD 1,6 miliar atau sekitar Rp29,06 triliun sepanjang tahun ini, dengan kurs Rp18.160 per dolar AS. “Aparat penegak hukum federal telah memperingatkan lebih dari 10.000 warga Amerika yang menjadi sasaran penipuan dan mencegah kerugian sedikitnya USD 1,6 miliar tahun ini,” kata Trump.

Sementara itu, Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Kash Patel menyatakan lembaganya telah membongkar 20 kompleks penipuan di berbagai negara. Fasilitas semacam ini menjadi pusat operasi sindikat yang menjerat korban melalui komunikasi daring dan tawaran investasi fiktif. Penindakan terhadap lokasi-lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya AS memutus jaringan penipuan yang melampaui batas negara. 

Besarnya tantangan terlihat dari laporan pengaduan masyarakat. Warga AS menyampaikan lebih dari satu juta laporan penipuan internet kepada FBI sepanjang 2025, meningkat 17 persen dibandingkan 2024. Angka itu memperlihatkan bahwa penindakan terhadap sindikat di luar negeri berlangsung ketika penipuan digital masih menjadi masalah besar di dalam negeri.

Menanggapi ancaman tersebut, tim Trump menyoroti operasi terhadap penipuan investasi kripto yang dijalankan dari luar negeri. Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menggambarkan pendekatan pemerintah sebagai perang siber terhadap pelaku kejahatan. “Trump secara efektif telah menyatakan perang siber terhadap para penjahat siber,” kata Miller. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah ingin memperluas penindakan dari penangkapan pelaku hingga gangguan terhadap jaringan yang memungkinkan penipuan berlangsung.

Agenda tersebut berlangsung menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November. Pemungutan suara awal telah dimulai di sejumlah negara bagian, sementara Partai Republik menghadapi risiko kehilangan kendali atas Kongres. Kenaikan biaya hidup masih menjadi perhatian utama pemilih menurut jajak pendapat. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Jaksa Agung Todd Blanche, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, dan Miller.

Namun, kampanye pemberantasan penipuan itu beriringan dengan sorotan terhadap bisnis kripto keluarga Trump. Investigasi Reuters menemukan Trump dan putra-putranya menambah sedikitnya USD 2,3 miliar atau sekitar Rp41,77 triliun pada kekayaan keluarga melalui usaha kripto utama mereka. Sementara itu, investor yang mereka tarik mengalami kerugian dengan nilai yang sebanding.

Menanggapi investigasi tersebut, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyatakan, “Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya dilakukan demi kepentingan terbaik rakyat Amerika.” Pernyataan itu merupakan tanggapan resmi Gedung Putih atas laporan Reuters mengenai bisnis kripto keluarga presiden.

Trump juga memberikan pengampunan kepada pendiri Binance Changpeng Zhao pada Oktober 2025. Zhao sebelumnya mengundurkan diri setelah Binance mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program pencegahan pencucian uang yang efektif. Kasus tersebut menambah konteks perdebatan mengenai pengawasan industri kripto dan penegakan hukum keuangan.

Pada Maret 2026, Trump mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memprioritaskan identifikasi dan penuntutan pelaku penipuan daring. Dia kemudian meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memantau kelompok peretas kriminal asing. Meski pemerintah mengklaim telah mencegah kerugian besar, tingginya jumlah pengaduan menunjukkan bahwa upaya membongkar jaringan internasional masih menghadapi tantangan besar.