Google Teken Kontrak AI Rahasia dengan Pentagon di Tengah Penolakan Karyawan dan Perubahan Kebijakan Etika

JawaPos.com - Google dilaporkan telah menandatangani kontrak kecerdasan buatan (AI) bersifat rahasia dengan Pentagon, yang memungkinkan penggunaan teknologi tersebut untuk kepentingan pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan ini menempatkan Google di antara perusahaan teknologi besar yang semakin aktif menjalin kerja sama dengan sektor militer.

Perjanjian itu membuka akses bagi Pentagon untuk memanfaatkan model AI Google dalam berbagai operasi yang dikategorikan sebagai rahasia. Dalam laporan yang beredar, penggunaan ini mencakup fungsi strategis seperti perencanaan misi hingga penargetan sistem persenjataan dalam jaringan dengan tingkat keamanan tinggi.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (29/4/2026), kontrak ini menyatakan bahwa "para pihak sepakat bahwa sistem AI tidak dimaksudkan untuk, dan tidak boleh digunakan untuk, pengawasan massal domestik atau senjata otonom (termasuk pemilihan target) tanpa pengawasan dan kendali manusia yang tepat." Pernyataan tersebut menegaskan adanya batasan normatif, meskipun implementasinya tetap berada dalam kewenangan pemerintah.

Baca Juga:Amazon Otomatiskan Rekrutmen Massal Lewat Agen AI, Usung Konsep AI Lebih Manusiawi

Namun, laporan yang sama juga menyoroti klausul penting lain, yakni bahwa kesepakatan itu "tidak memberikan Google hak untuk mengendalikan atau memveto pengambilan keputusan operasional pemerintah yang sah." Dengan demikian, kendali akhir atas penggunaan teknologi tetap berada di tangan otoritas militer.

Sejalan dengan itu, Pentagon diketahui telah memperluas kerja sama dengan sejumlah perusahaan AI. Pada 2025, lembaga tersebut menandatangani kontrak hingga USD 200 juta (sekitar Rp 3,45 triliun dengan kurs Rp 17.250 per dolar AS) per perusahaan dengan beberapa pengembang utama, termasuk OpenAI dan Anthropic, untuk menghadirkan teknologi mereka ke dalam jaringan rahasia tanpa pembatasan standar komersial.

Menanggapi kerja sama ini, pihak Google menegaskan komitmennya terhadap prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab. Seorang juru bicara perusahaan menyatakan kepada Reuters, "Kami percaya bahwa menyediakan akses API ke model komersial kami, termasuk pada infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri, merupakan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional."

Meski demikian, reaksi internal menunjukkan ketegangan yang signifikan. Lebih dari 600 karyawan Google mengirimkan surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai, menyuarakan keberatan terhadap keterlibatan perusahaan dalam proyek militer.

Dalam surat tersebut mereka menulis, "Kami merasa bahwa keterlibatan langsung kami dalam pengembangan teknologi ini menciptakan tanggung jawab untuk menyoroti dan mencegah penggunaan yang paling tidak etis dan berbahaya," serta menambahkan, "kami meminta Anda untuk menolak menyediakan sistem AI kami untuk beban kerja rahasia Pentagon."

Kekhawatiran tersebut berakar dari pengalaman sebelumnya. Pada 2018, ribuan karyawan Google memprotes keterlibatan perusahaan dalam Project Maven, kontrak Pentagon yang menggunakan AI untuk menganalisis rekaman drone. Gelombang protes itu mendorong perusahaan untuk tidak memperpanjang kontrak, sebelum akhirnya proyek tersebut dilanjutkan oleh perusahaan lain.

Perubahan arah kebijakan juga menjadi sorotan. Alphabet, induk Google, sebelumnya menghapus komitmen eksplisit untuk tidak mengembangkan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan secara luas. Kepala AI Google, Demis Hassabis, menyatakan bahwa perkembangan AI kini berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga "keamanan nasional."