Buntut Insiden Lebanon, Pemerintah Italia Resmi Bekukan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel

JawaPos.com - Pemerintah Italia menangguhkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Israel. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (15/4), Meloni menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk membekukan perpanjangan otomatis perjanjian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri sebuah acara di Verona. Keputusan ini mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah terhadap situasi yang berkembang.

Perjanjian pertahanan awalnya disetujui pada tahun 2006. Kesepakatan ini diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun. Isi perjanjian mencakup kerja sama dalam bidang militer, penelitian teknologi, serta pelatihan personel.

Baca Juga:Paus Leo XIV 'Diserang' Donald Trump, PM Italia: Kata-kata Presiden Trump Tidak Dapat Diterima 

Perjanjian juga melibatkan pengembangan industri pertahanan dan teknologi informasi. Kerja sama ini selama bertahun-tahun menjadi bagian penting hubungan bilateral kedua negara. Namun, kondisi terbaru membuat kelanjutan perjanjian tersebut dipertimbangkan ulang.

Pemerintahan Meloni sebelumnya dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Israel di kawasan Eropa. Meski demikian, dalam beberapa pekan terakhir Italia mulai mengkritik tindakan militer Israel. Perubahan sikap ini menjadi latar belakang keputusan penangguhan perjanjian.

Ketegangan meningkat setelah Italia menuduh pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan ke arah konvoi penjaga perdamaian di Lebanon.

Insiden tersebut dilaporkan merusak satu kendaraan tanpa menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Italia kemudian memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi.

Di sisi lain, Israel juga memanggil duta besar Italia menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Tajani mengutuk serangan yang dinilai tidak dapat diterima terhadap warga sipil Lebanon.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel terkait penangguhan perjanjian pertahanan tersebut.