Hakim Memblokir Rencana Trump untuk Memecat Ribuan Pegawai di Pemerintahan

JawaPos.com – Seorang hakim federal di California pada Rabu (15/10) waktu setempat memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal selama penutupan sebagian sektor pemerintahan berlangsung.

Hakim tersebut masih meninjau gugatan dari serikat pekerja yang menilai kebijakan PHK itu melanggar hukum.

Dalam sidang di San Francisco, Hakim Distrik Amerika Serikat Susan Illston mengabulkan permintaan dua serikat pekerja untuk sementara waktu menghentikan PHK di lebih dari 30 lembaga federal, sambil menunggu proses hukum yang masih berjalan.

Meski keputusan ini berpotensi diajukan banding, langkah tersebut memberikan jeda bagi para pegawai federal yang selama hampir satu tahun menghadapi tekanan dari pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah karyawan negeri.

Menurut laporan Reuters, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan tersebut.

Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan dimulainya PHK besar-besaran di berbagai lembaga pemerintahan Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya Presiden Trump memangkas jumlah pegawai selama penutupan pemerintah yang kini telah memasuki hari ke-15.

Melalui perintah yang dikeluarkan pada Rabu, Trump juga memperpanjang pembekuan perekrutan pegawai federal baru, dengan pengecualian bagi personel militer dan pejabat yang ditunjuk secara politik.

Berdasarkan dokumen pengadilan yang diajukan pemerintah pada Selasa, sekitar 4.100 pegawai di delapan lembaga telah menerima pemberitahuan bahwa mereka akan diberhentikan.

Putusan Illston datang tidak lama setelah Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyampaikan dalam acara The Charlie Kirk Show bahwa lebih dari 10.000 pegawai federal berisiko kehilangan pekerjaan akibat penutupan tersebut.

Dalam persidangan, Illston menyoroti sejumlah pernyataan publik Trump dan Vought yang dianggap menunjukkan adanya motif politik di balik kebijakan PHK itu, termasuk pernyataan Trump bahwa pemangkasan akan difokuskan pada “lembaga-lembaga yang dikuasai Partai Demokrat”.

“Hal itu tidak dapat dilakukan dalam negara hukum. Kita memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan tindakan seperti ini jelas melanggar hukum,” ujar Illston, yang merupakan hakim yang ditunjuk oleh mantan Presiden Demokrat Bill Clinton.

Kelompok hukum Democracy Forward yang mewakili serikat pekerja menegaskan, keputusan Illston memperlihatkan bahwa tindakan presiden yang menargetkan pegawai federal adalah bentuk pelanggaran hukum.

“Pegawai negeri sipil bekerja untuk rakyat, dan mempermainkan mata pencaharian mereka merupakan tindakan kejam, melawan hukum, serta menjadi ancaman bagi seluruh warga negara,” kata Skye Perryman, Presiden dan CEO kelompok tersebut, dalam pernyataannya.

Illston juga memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan laporan rinci terkait PHK yang telah atau akan dilakukan paling lambat pada hari Jumat, serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil lembaga terkait untuk mematuhi keputusan pengadilan.

Dalam sidang yang sama, pengacara Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Elizabeth Hedges, mengaku belum siap menanggapi kekhawatiran hakim mengenai legalitas pemutusan hubungan kerja tersebut.