Proposal Damai Trump untuk Gaza: Langkah Menuju Perdamaian atau Harapan Palsu?

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan proposal damai 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza, yang ia sebut sebagai “salah satu hari terbesar dalam peradaban.” 

Rencana tersebut memuat berbagai langkah konkret, mulai dari pertukaran tahanan hingga pembentukan pemerintahan transisi di Gaza.

Isi Pokok Rencana Damai Trump

1. Pertukaran Tahanan – Israel diminta membebaskan 250 warga Palestina dengan hukuman seumur hidup dan sekitar 1.700 tahanan yang ditahan sejak perang dimulai. Sebagai gantinya, Hamas harus melepaskan 48 sandera, termasuk 20 yang diyakini masih hidup.

2. Amnesti Anggota Hamas – Anggota Hamas bisa mendapatkan amnesti jika berkomitmen pada koeksistensi damai dan bersedia melucuti senjata.

3. Penarikan Bertahap Israel – Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari Gaza, digantikan oleh International Stabilization Force (ISF) yang dipimpin negara-negara Arab.

4. Pemerintahan Transisi Gaza – Gaza akan dikelola komite Palestina di bawah pengawasan badan internasional bernama Board of Peace. Pemerintahan ini bersifat sementara hingga Otoritas Palestina yang telah direformasi siap mengambil alih.

5. Penghancuran Infrastruktur Hamas – Semua infrastruktur Hamas, baik di atas maupun bawah tanah, harus dihancurkan dengan pengawasan independen, dan tidak boleh dibangun kembali.

6. Jalan Menuju Negara Palestina – Proposal ini secara eksplisit menyebut adanya aspirasi pembentukan negara Palestina dan berusaha menawarkan “jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri.”

7. Klausul Kontroversial Pasal 17 – Meski Hamas menolak, proses penyaluran bantuan kemanusiaan dan transisi wilayah dari Israel ke pasukan internasional tetap berjalan.

Reaksi Israel dan Hamas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan mendukung rencana ini, meski keputusan final masih menunggu persetujuan kabinet. Namun, proposal tersebut menabrak sejumlah garis merah Hamas, terutama terkait pelucutan senjata dan larangan ikut serta dalam pemerintahan Gaza.

“Rencana ini secara realistis bisa ditolak Hamas,” tulis mantan Kepala Intelijen Militer IDF Tamir Hayman bersama Ofer Guterman dari Institut Studi Keamanan Nasional (INSS) mengutip CNN International.

Baca Juga: Donald Trump Ultimatum Hamas: 3–4 Hari untuk Tentukan Nasib Gencatan Senjata Gaza