Solusi dari Indonesia untuk Penyelesaian Konflik Palestina dan Israel

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara (two-state solution).

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (22/9). 

“Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” ujar Prabowo seperti dikutip dari laman resmi Presiden RI. 

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan solusi dua negara yang kembali digaungkan Indonesia? 

Apa Itu Solusi Dua Negara?

Dilansir dari The Conversation, solusi dua negara merujuk pada rencana pembentukan negara Palestina yang terpisah dari Israel. Gagasannya adalah mewujudkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tanpa mengurangi kedaulatan Israel. 

Secara sederhana, kerangka ini ingin menciptakan dua negara untuk dua bangsa, Israel sebagai rumah bagi warga Yahudi, dan Palestina (dari wilayah Tepi Barat serta Jalur Gaza) sebagai negara bagi rakyat Palestina.

Baca Juga: Undang 44 Kadet Unhan Asal Palestina ke Kantor Kemhan, Menhan Sjafrie Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Menurut Britannica, gagasan ini sempat mencapai momentum pada tahun 1993, ketika pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyepakati Perjanjian Oslo. Kesepakatan tersebut melahirkan Otoritas Palestina (PA) sebagai badan pemerintahan sementara, sekaligus menandai langkah awal menuju pembentukan negara Palestina. 

Latar Belakang dan Sejarah

Konflik Israel-Palestina berakar pada perebutan tanah di wilayah Palestina, di mana baik Yahudi maupun Arab sama-sama menuntut hak menentukan nasib sendiri. 

Pada masa Intifada Pertama (1987-1993), pemimpin PLO Yasser Arafat menerima resolusi PBB yang menyerukan pembagian wilayah ke dalam dua negara. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel kala itu, Yitzhak Rabin, menyadari bahwa perdamaian hanya bisa dicapai dengan mengakui dan bernegosiasi dengan Palestina. 

Titik penting terjadi pada 1993, Rabin dan Arafat bertemu di Oslo untuk menandatangani perjanjian pertama, dengan fasilitasi AS. Meskipun saat itu Arafat masih dianggap pemimpin organisasi yang dicap teroris, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan bersejarah. 

Perjanjian Oslo mengacu pada Resolusi DK PBB 242, yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pembentukan otoritas sementara Palestina. Arafat, Rabin, dan Menlu Israel Shimon Peres bahkan dianugerahi Nobel Perdamaian.