Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancaman Serius Bagi Solusi Dua Negara

JawaPos.com - Israel resmi memberi lampu hijau untuk proyek pembangunan permukiman besar di kawasan E1, Tepi Barat, wilayah pendudukan yang dianggap strategis dalam peta politik Palestina. 

Keputusan ini dinilai para pengamat sebagai pukulan telak terhadap kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki wilayah yang berkesinambungan.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga dikenal sebagai pendukung utama gerakan pemukim menyebut persetujuan tersebut sebagai langkah 'bersejarah' sekaligus penolakan terhadap sejumlah negara Barat yang baru-baru ini mengumumkan rencana pengakuan Palestina.

“Negara Palestina sedang dihapus bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan nyata. Setiap unit permukiman adalah paku di peti mati ide berbahaya ini,” ujar Smotrich pada 14 Agustus lalu.

Proyek E1, yang sempat dibekukan selama lebih dari dua dekade karena tekanan internasional, mencakup pembangunan sekitar 3.500 unit hunian baru di dekat permukiman Maale Adumim.

Jika berjalan sesuai rencana, infrastruktur dasar akan mulai dikerjakan dalam beberapa bulan mendatang dan pembangunan rumah dimulai setahun ke depan.

Dikutip via Al-Jazeera, keberadaan E1 dianggap krusial karena menjadi penghubung geografis terakhir antara Ramallah di utara dan Bethlehem di selatan. Dua kota yang berjarak hanya 22 kilometer itu kini sudah terpisah oleh pos-pos pemeriksaan dan rute berliku akibat kehadiran permukiman Israel.

Organisasi perdamaian Peace Now menilai proyek ini tak lain adalah upaya menggagalkan solusi politik.

“Permukiman E1 tidak punya tujuan selain merusak prospek perdamaian. Saat dunia berusaha mendorong solusi dua negara, pemerintah Israel justru mempertaruhkan kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri,” tegas pernyataan organisasi tersebut.

PBB pekan lalu juga mendesak Israel membatalkan rencana tersebut, dengan menegaskan bahwa pembangunan permukiman di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional dan mengancam habisnya peluang solusi dua negara. 

Kelompok hak asasi seperti Breaking the Silence bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk perampasan tanah yang memperparah fragmentasi wilayah Palestina sekaligus memperdalam praktik apartheid.

Di lapangan, ekspansi permukiman berlangsung seiring meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina, operasi militer Israel, serta penggusuran yang semakin membatasi ruang gerak masyarakat lokal. 

Hingga kini, lebih dari 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang oleh komunitas internasional diakui sebagai bagian dari Palestina.