Australia Siap Akui Negara Palestina di PBB, Syaratnya Hamas Tak Boleh Berperan dalam Pemerintahan

JawaPos.com - Australia akan secara resmi mengajukan pengakuan terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan depan. Namun, langkah ini disertai syarat tegas.

Mengutip via ABC, Australia memberikan syarat bahwa kelompok bersenjata Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan.

Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk merealisasikan pengakuan tersebut.

“Australia akan mengakui negara Palestina. Kami mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dengan dasar komitmen yang telah kami terima dari Otoritas Palestina,” ujar Albanese.

Ia menekankan, solusi dua negara adalah 'harapan terbaik umat manusia' untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah, sekaligus mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza.

Otoritas Palestina, kata Albanese, telah berjanji untuk mengakui hak Israel untuk eksis, melakukan demiliterisasi, serta menggelar pemilu umum sebagai bagian dari komitmen mereka.

Meski mengakui proses perdamaian telah berulang kali gagal, Albanese menilai dunia tak boleh menunggu kepastian keberhasilan untuk bertindak.

“Risiko mencoba jauh lebih kecil dibanding bahaya jika kita membiarkan momen ini terlewat. Status quo terus memakan korban jiwa yang tak berdosa setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Penny Wong menambahkan bahwa sudah lebih dari 77 tahun sejak dunia berjanji akan ada negara Palestina. Menurut dia, proses perdamaian yang macet tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menunda langkah konkret.

Albanese juga mengungkap telah berbicara panjang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menyampaikan langsung pandangannya bahwa situasi di Gaza telah melampaui kekhawatiran terburuk dunia.

“Terlalu banyak nyawa tak berdosa yang hilang. Pemerintah Israel terus menentang hukum internasional dan menghalangi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan air, kepada warga yang sangat membutuhkan. Bantuan vital ini harus segera disalurkan,” tegasnya.

Langkah Australia ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam diplomasi global, mengingat pengakuan negara Palestina masih menjadi isu sensitif di kancah internasional.