JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza tidak bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas. Menurut Prabowo, misi tersebut murni difokuskan pada perlindungan warga sipil di tengah konflik yang terus berlangsung.

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata atau deweaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Prabowo dalam tayangan “Presiden Prabowo Menjawab”. 

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” katanya.

Indonesia, lanjut dia, siap berkontribusi dalam misi perdamaian internasional melalui skema Board of Peace (BoP), dengan syarat mendapat persetujuan dari semua pihak terkait.

Presiden menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut harus mendapat restu dari berbagai negara di kawasan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Selain itu, penerimaan dari pihak yang menguasai wilayah secara de facto juga menjadi faktor penting.

“Hamas harus menerima kita. Karena kita ingin menjadi pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.

Tegas Tidak Terlibat Aksi Militer

Dalam kerangka BoP, Prabowo menjelaskan adanya prinsip national caveats, yakni batasan yang memungkinkan setiap negara menentukan peran sesuai kepentingan nasionalnya.

Indonesia, kata dia, mengambil posisi tegas untuk tidak terlibat dalam konfrontasi bersenjata.

“Kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” tegasnya.

Rencana Ditunda karena Eskalasi Konflik

Meski demikian, Prabowo mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini masih ditangguhkan. Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Setelah terjadi perang seperti ini, kita konsultasi, tapi de facto semuanya masih on hold,” jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia merencanakan pengiriman hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF). Namun, pelaksanaannya tetap menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kondisi keamanan yang memungkinkan.