Kota di Spanyol Larang Perayaan Hari Besar Islam di Tempat Umum, Picu Kecaman Luas

JawaPos.com - Sebuah kota kecil di Spanyol, Jumilla, memicu kontroversi setelah secara resmi melarang penggunaan fasilitas umum untuk perayaan hari besar umat Islam, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. 

Keputusan ini disebut sebagai pelarangan pertama sejenis di Spanyol dan telah menuai kecaman luas dari kelompok keagamaan serta tokoh-tokoh politik oposisi.

Terletak di wilayah Murcia, tenggara Spanyol, kota dengan populasi sekitar 27.000 jiwa ini menyetujui usulan yang diajukan oleh Partai Rakyat (Partido Popular/PP) yang berhaluan konservatif. 

Dalam proposal tersebut dinyatakan bahwa fasilitas olahraga milik pemerintah, seperti gedung olahraga dan balai kota, tidak boleh digunakan untuk kegiatan “keagamaan, budaya, atau sosial yang tidak sesuai dengan identitas kami,” kecuali diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Meskipun partai sayap kanan jauh VOX memilih abstain, suara mayoritas dari PP cukup untuk mengesahkan larangan tersebut. 

VOX kemudian mengklaim kemenangan ini sebagai pencapaian di media sosial: “Berkat VOX, untuk pertama kalinya festival Islam dilarang di ruang publik Spanyol. Spanyol adalah dan akan tetap menjadi tanah umat Kristiani," demikian pernyataan tersebut.

Keputusan ini langsung memantik kecaman dari berbagai pihak. Presiden Federasi Entitas Keagamaan Islam Spanyol (FEERI), Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, menyebut langkah itu sebagai 'tindakan Islamofobik dan diskriminatif'.

“Mereka tidak menargetkan agama lain. Mereka hanya mengejar kami, umat Islam. Ini pertama kalinya dalam 30 tahun saya merasa takut di negara ini," katanya dalam wawancara dengan El País.

Larangan ini dipandang berpotensi melanggar Pasal 16 Konstitusi Spanyol yang menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyangkut ketertiban umum. 

Langkah hukum kini sedang dipertimbangkan untuk menggugat keputusan tersebut.

Tokoh oposisi dari Partai Sosialis (PSOE), Francisco Lucas, turut mengecam keputusan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi dan ancaman terhadap kohesi sosial. 

“Apa yang mereka maksud dengan ‘identitas’? Bagaimana dengan warisan Muslim yang sudah berabad-abad di kota ini?” ujar Juana Guardiola, mantan wali kota dari partai yang sama.

Sebanyak 7,5 persen warga Jumilla berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, menjadikan keputusan ini sangat sensitif secara sosial dan kultural.

Keputusan ini juga datang hanya beberapa minggu setelah kerusuhan anti-imigran meletus di Torre Pacheco, sekitar 110 kilometer dari Jumilla. 

Ketegangan meningkat setelah seorang pensiunan dilaporkan diserang oleh tiga pemuda asal Afrika Utara, memicu unjuk rasa yang berubah menjadi kekerasan dan seruan daring untuk 'memburu migran'.