Bakal Mengurangi Jam Praktik dan Undurkan Diri, Aksi Pemogokan Dokter di Korea Selatan Makin Meluas

JawaPos.com – Semakin meluasnya pemogokan dokter di negara Korea Selatan, kini para profesor kedokteran di Korea Selatan mengatakan akan mengurangi jam praktik dan  berencana untuk mengundurkan diri.

Dilansir dari The Guardian,  untuk mendukung para dokter peserta pelatihan, langkah ini akan dimulai pada hari Senin untuk menyuarakan soal rencana pemerintah yang berencana meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.

Presiden Asosiasi Profesor Medis Korea, Kim Chang-soo, mengatakan para profesor akan mulai mengurangi pengobatan rawat jalan untuk fokus pada pasien darurat dan sakit parah, sementara yang lain akan mengajukan pengunduran diri mereka.

Baca Juga: Berhenti Malas-malasan Saat Berpuasa! Ini 6 Efek Buruk Kebanyakan Tidur Menurut Dokter

“Jelas bahwa peningkatan penerimaan sekolah kedokteran tidak hanya akan merusak pendidikan sekolah kedokteran tetapi juga menyebabkan runtuhnya sistem layanan kesehatan di negara kita,” katanya.

Dokter Korea Selatan memegang plakat bertuliskan ‘Penentangan terhadap peningkatan jumlah sekolah kedokteran’ selama demonstrasi.

Karena hal ini, Perdana Menteri Han Duck-soo mengisyaratkan kemungkinan penangguhan izin medis bagi dokter peserta pelatihan yang mogok.

Baca Juga: Penyebab Bau Mulut saat Puasa, Dokter UGM: Turunnya Produksi Saliva dan Permasalahan Kesehatan Mulut

Unjuk rasa ini sendiri dilakukan oleh anggota Asosiasi Medis Korea (KMA), yang merupakan kelompok lobi medis terbesar.

Para calon dokter telah melakukan pemogokan sejak tanggal 20 Februari karena rencana untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran setiap tahunnya mulai tahun 2025.

Rencana ini dibuat untuk mengatasi kekurangan di daerah pedesaan dan meningkatnya permintaan terhadap layanan yang disebabkan oleh populasi penuaan Korea Selatan yang pesat.

Baca Juga: IDI Kabupaten Bogor Perketat Pengawasan Klinik-klinik, Setelah Viral Ada Dokter Gadungan di Bekasi

Namun para dokter yang mogok, yang merupakan 93% dari angkatan kerja peserta pelatihan, menyatakan bahwa perekrutan 2.000 siswa tambahan setiap tahun mulai tahun 2025 akan mengurangi kualitas layanan.