Pemerintah Korea Selatan Ultimatum Para Dokter Magang yang Mogok Kerja, Ingatkan Soal Hukuman!

Wakil Kedua Menteri Kesehatan, Park Min-soo berbicara dalam pengarahan di Kompleks Pemerintahan Sejong, Senin (26/2). (Yonhap/via The Korea Times)

JawaPos.com – Aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter magang di Korea Selatan (Korsel) pada Senin (19/2) lalu membuat pemerintah Korsel keluarkan ancaman hukum.

Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka yang kembali bekerja pada Kamis (29/2) atau akhir Februari 2024 tidak akan menghadapi hukuman.

Menteri Dalam Negeri, Lee Sang-min turut mendesak para dokter magang untuk menyadari betapa parahnya situasi saat ini.

Ia juga menyoroti para pasien yang pada dasarnya seperti ‘disandera’ dan mengalami penundaan serta gangguan dalam prosedur medis yang diperlukan.

“Kehidupan dan kesehatan pasien berada di bawah ancaman karena meningkatnya kebingungan yang disebabkan oleh tindakan kolektif para dokter magang,” kata Lee, dikutip dari The Korea Times, Selasa (27/2).

Pemerintah telah menegaskan bahwa tindakan kolektif yang dilakukan para dokter adalah ilegal. Namun, nyatanya pernyataan itu tetap dibantah oleh para dokter.

sementara itu, pemerintah tetap mengatakan bahwa dokter magang yang kembali bekerja pada Kamis (29/2) nanti tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran mereka terhadap undang-undang terkait.

“Sesuai undang-undang dan asas, pencabutan izin setidaknya selama tiga bulan dan proses peradilan termasuk penyelidikan dan dakwaan tidak dapat dihindari, mulai Maret, bagi mereka yang tidak kembali,” terang Wakil Kedua Menteri Kesehatan, Park Min-soo.

“Pencabutan izin ini akan menjadi catatan permanen seseorang dan dapat memengaruhi upayanya untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain. Dokter yang mogok kerja harus mengingat hal ini,” tambahnya.

Pemerintah mengeluarkan ultimatum tersebut dengan menyarankan hari terakhir bulan Februari sebagai tenggat waktu, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa situasi dapat menjadi lebih buruk jika para tenaga medis ikut dalam aksi kolektif dengan menolak memperbarui kontrak mereka dan meninggalkan rumah sakit.

Pemerintah telah mengirim jaksa ke Kementerian Kesehatan untuk meminta nasehat atas dasar hukum dan segera mengambil tindakan hukum terhadap aksi para dokter tersebut.

Selain itu, Kementerian Kesehatan menekankan bahwa pintu dialog tetap terbuka. Namun, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tampaknya hampir mustahil pada saat ini.

Para dokter terus meminta pemerintah untuk kembali ke titik awal dan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan kuota. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keputusan penambahan kuota sebanyak 2.000 dinilai merupakan peningkatan minimal.

Di sisi lain, sekelompok profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul mengeluarkan pernyataan untuk mendesak pemerintah mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait.