PM Netanyahu Hukum Menterinya Soal Bom Nuklir, Munculkan Pertanyaan Apakah Israel Punya Senjata Nuklir?

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mendisiplinkan salah satu anggota kabinetnya karena menyuarakan gagasan melakukan serangan nuklir, Minggu (5/11).

Menteri Heritage Israel, Amihai Eliyahu menyampaikan secara terbuka tentang gagasannya atas serangan nuklir di Gaza dalam sebuah wawancara radio.

Pernyataan Menteri Eliyahu tersebut pun segera mendapat kecaman dari seluruh negara dan penduduk Arab.

PM Netanyahu kini telah menghukum Menteri Eliyahu untuk tidak dapat mengikuti rapat kabinet hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Dilansir JawaPos.com dari Reuters, Senin (6/11), Amihai Eliyahu tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel, atau kekuatan untuk mengaktifkannya.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada warga dunia, apakah Israel benar memiliki senjata nuklir?

Sementara berdasarkan website Arms Control Association, Israel termasuk pemilik senjata nuklir namun tidak pernah bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) pada 1968, sama seperti India dan Pakistan.

Baca Juga: Ilmuwan Ciptakan Solusi Unik untuk Mencegah Bencana yang Diakibatkan dari Senjata Nuklir

Israel belum secara terbuka melakukan uji coba nuklir namun secara universal diyakini memiliki senjata nuklir.

Senjata nuklir Israel diyakini menggunakan plutonium, dengan bahan fisil yang merupakan elemen kunci dalam pembuatan senjata nuklir

Masih dari sumber yang sama, Israel diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir, dengan persediaan bahan fisil lebih dari 200.

Israel tidak mengakui maupun menyangkal kepemilikan senjata nuklir, dan menyatakan bahwa mereka bukanlah negara pertama yang memperkenalkan senjata nuklir di Timur Tengah.

Namun demikian, Israel secara umum diyakini memiliki senjata nuklir yang disimpan dalam bentuk dengan beberapa bagian telah dibongkar, meskipun tidak jelas berapa jumlahnya.

Meski begitu, kantor PM Israel, Netanyahu, menyatakan bahwa Israel beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pembuangan Limbah Nuklir Di Laut Pasifik, Massa Gelar Aksi di Depan Kedutaan Jepang