Krisis di Kashmir, Pakistan Sebut India Terapkan Ideologi Nazi

JawaPos.com - Krisis yang terjadi di wilayah Kashmir membuat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, terusik. Dia tanpa tedeng aling-aling memberikan kecaman kepada India. Khan mengecam sahabatnya, Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah melakukan blunder terkait kebijakan dan strategi di Kashmir. Bahkan, Khan menilai ideologi yang diterapkan seperti Nazi zaman Adolf Hitler.

Khan sendiri menegaskan Pakistan tidak berperang secara frontal dengan India, melainkan menentang ideologinya setelah status khusus Kashmir dicabut. Khan menegaskan, pencabutan status khusus Kashmir yang dilakukan India merupakan sebuah blunder alias kesalahan strategi.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kashmir, Rabu (14/8), Khan mengatakan keputusan pemerintah India untuk membatalkan otonomi daerah mayoritas Muslim di Kashmir akan membuat tugas Modi dan Partai Nasionalis-Hindu Bharatiya Janata (BJP) menjadi berat. Terlebih, ketika Modi menegaskan kembali dukungan untuk rakyat Kashmir.

"Modi telah melakukan kesalahan strategi," ungkap Khan usai melakukan kunjungan ke Muzzafarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan seperti dilansir Al Jazeera. "Dia telah memainkan kartu terakhirnya. India telah membuat masalah Kashmir menjadi mendunia," imbuhnya.

Kunjungan Khan sendiri ke wilayah yang disengketakan untuk memperingati hari kemerdekaan Pakistan dan menunjukkan solidaritas kepada rakyat Kashmir. Khan datang lebih dari seminggu setelah India mengeluarkan dekrit eksekutif mengejutkan yang menghapus status khusus bagiannya di wilayah Kashmir.

Jelang dekrit pada 5 Agustus lalu, otoritas India memberlakukan aturan ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan itu. India memutus jalur komunikasi dan membatasi pergerakan warga Kashmir. Warga Kashmir pun menjadi terisolasi.

Terkait hal itu, Pakistan telah melancarkan serangan diplomatik yang bertujuan membatalkan dekrit dari India. Dan, Pakistan secara resmi meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan pertemuan darurat untuk membahas "tindakan ilegal" yang dilakukan India.

Khan menegaskan terus menentang langkah India dan bersumpah akan membawa kondisi di Kashmir secara global. "Kami akan pergi ke setiap forum internasional. Kami akan pergi ke pengadilan internasional," jelas Khan.

Selain itu, Khan juga memperingatkan India agar tidak menyerang wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan. Itu dikhawatirkan dilakukan India untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM di wilayah Himalaya yang dikelola India.

"Kami telah memutuskan jika India melakukan segala jenis pelanggaran, kami akan berjuang sampai akhir untuk melawan," tegas Khan.

Seperti diketahui, baik India dan Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir secara penuh, tapi memerintah sebagian. Tindakan India yang membatasi internet dan telekomunikasi untuk melumpuhkan kawasan tersebut dan mencegah reaksi keras terkait status Kashmir. Itu setelah India mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan otonomi yang luas bagi wilayah mayoritas Muslim. Artinya, status khusus untuk Kashmir telah dicabut oleh India.

Pencabutan status khusus India untuk Jammu dan Kashmir menghalangi hak warga di sana untuk memiliki hukum sendiri dan memungkinkan orang yang bukan penduduk Kashmir untuk membeli properti di sana. Pemerintah India juga telah memutuskan untuk membagi Kashmir menjadi dua wilayah persatuan dan dikendalikan oleh pemerintah federal.

"Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak berperang dengan India, tetapi kami menentang ideologinya. Ideologi mereka terinspirasi dari Nazi Adolf Hitler. Kami semua prihatin saat ini terkait krisis kemanusiaan di Kashmir akibat pembatasan internet dan telekomunikasi," beber Khan.

Di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, penduduk mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka di wilayah lain Line of Control (LoC) yakni perbatasan de facto yang memisahkan Kashmir.

"Kami berbicara dengan seorang ayah yang putrinya pergi liburan musim panas dan dia mengatakan dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup," kata Osama Bin Javaid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Muzaffarabad.

Di sisi lain, Mahkamah Agung India yang sedang mengkaji petisi untuk mencabut pembatasan di Kashmir, justru menilai sebaliknya. Mereka mengatakan penambahan personil keamanan dan pembatasan komunikasi di wilayah itu harus dilanjutkan.

Hal itu membuat Amnesty Internasional India geram. Mereka mengutuk kebijakan Mahkamah Agung India dengan mengatakan bahwa penolakannya untuk mengeluarkan perintah untuk mencabut pembatasan di Kashmir merupakan pukulan telak bagi rakyat Jammu dan Kashmir. Artinya India justru membuat rakyat di sana makin menderita.

Sementara itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pembatasan internet dan telekomunikasi di Kashmir. Aktivis memberikan peringatan akan meningkatnya ketegangan dan meningkatnya risiko pelanggaran HAM di sana.