Macron Ancang-Ancang Hadapi Pemilu Legislatif

JawaPos.com - Dalam waktu kurang dari dua tahun, karir politik Emmanuel Macron mencapai puncaknya. Pada Minggu (7/5), masyarakat Prancis memilih tokoh 39 tahun itu sebagai pemimpin untuk lima tahun ke depan. Meski pelantikan baru dilaksanakan pada Senin (15/5), Macron sudah mempersiapkan perdana menteri dan kabinetnya. Pemimpin 39 tahun itu juga segera mempersiapkan partainya En Marche! untuk menghadapi pemilu bulan depan.

Dua hari sebelum pemungutan suara, Macron mengumumkan kepada media bahwa dirinya sudah memiliki kandidat perdana menteri (PM). Sampai hasil quick count memastikan kemenangannya, mantan menteri perekonomian itu belum mau menyebutkan nama sang calon PM. Dia hanya memberikan dua petunjuk tentang sang mitra. Yakni, perempuan dan punya pengalaman menjadi anggota parlemen.

”Itu sama seperti pelaut yang tak mau menyebutkan kata kelinci saat berlayar karena takut bernasib sial,” kata salah seorang anggota tim sukses Macron kepada harian Le Monde. Kemarin (8/5) media mulai berspekulasi. Merujuk pada dua petunjuk yang disebutkan Macron pada era kampanye pilpres itu, media lantas menuliskan nama Christine Lagarde.

Perempuan yang kini menjabat managing director Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) itu disebut-sebut sebagai kandidat PM favorit. Tidak hanya lama berkecimpung di dunia perekonomian, mantan menteri yang kini berusia 61 tahun itu juga punya pengalaman politik yang tidak sedikit.

”Dia adalah pilihan yang paling tepat untuk Macron,” ucap Pierre Haski, jurnalis senior sekaligus pengamat politik Prancis, tentang Lagarde. Namun, selain Lagarde, sebenarnya Macron punya pilihan lain yang tidak kalah menarik. Di antaranya, Menteri Pertahanan Yves Le Drian, Francois Bayrou, dan Sylvie Goulard.

Sama seperti presiden-presiden Prancis sebelumnya, Macron pun irit bicara tentang pemerintahannya mendatang. Sebagaimana diberitakan Le Monde, membahas pemerintahan yang sedang disusun adalah hal yang tabu di Prancis. Karena itu, media nasional tidak terlalu banyak membagikan informasi tentang penyusunan pemerintahan dan pembentukan kabinet. Termasuk pemilihan PM dan para menteri.

Sebagai presiden termuda yang belum memiliki pengalaman politik, Macron diramalkan memenuhi pemerintahannya dengan para teknokrat dan praktisi. Alexis Kohler yang selama ini menjadi penasihat politiknya diprediksi punya jabatan di Elysee Palace. Rumornya, pria 43 tahun yang berkiprah di industri perkapalan tersebut bakal menjadi sekretaris jenderal di istana kepresidenan.

Selain Kohler, nama Ismael Emelien dan Jean Pisani-Ferry masuk dalam bursa. Emelien yang berkarir di Kementerian Perekonomian Prancis itu merupakan sahabat Macron. Pria 29 tahun tersebut juga berperan sebagai penasihat dan kepala humas Macron pada masa pilpres. Sementara itu, Pisani-Ferry adalah dosen ekonomi sekaligus pendiri organisasi Bruegel yang selama ini menjadi mentor Macron.

”Para teknokrat muda di sekitar Macron sudah tidak sabar untuk bergabung dalam pemerintahan baru,” ungkap Haski. Kendati demikian, lanjut dia, Macron tetap harus merangkul para seniornya. Sebab, Prancis butuh keseimbangan antara yang tua dan yang muda. Apalagi, En Marche! yang baru terbentuk 18 bulan belum punya wakil di parlemen. Jadi, Macron perlu merekrut para politikus dari parpol lain.

Pada 11 Juni nanti, Prancis menggelar pemilu legislatif untuk memilih anggota majelis rendah. Itu bakal menjadi ajang pertarungan perdana En Marche!. Bakal ada 577 kursi yang dipertaruhkan dalam pemilu tersebut. Partai yang didirikan Macron itu berambisi memenangkan kursi sebanyak-banyaknya. ”Kemenangan mutlak adalah hal yang mustahil,” tutur Alain Minc, pengamat politik Prancis.

Minc yang merupakan salah seorang penasihat politik Macron itu mengungkapkan bahwa En Marche! perlu berkoalisi. ”Saya tidak yakin En Marche! yang rata-rata anggotanya masih hijau di politik akan bisa mendapatkan 280 kursi. Mereka harus berkoalisi,” lanjutnya. Dia yakin Macron akan berkoalisi dengan partai Republicans dan Socialist Party yang sama-sama menganut prinsip moderat. (BBC/CNN/hep/c16/any)