Jepang Kirim Utusan ke Tiongkok Redakan Ketegangan Diplomatik

JawaPos.com-Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang berangkat ke Tiongkok pada Senin untuk meredakan ketegangan diplomatik yang memanas akibat pernyataan terbaru Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai kemungkinan respons Jepang terhadap situasi darurat di Taiwan.

Dalam pertemuan dengan pihak Tiongkok yang diperkirakan akan digelar Selasa (18/11), Masaaki Kanai, Kepala Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri, akan menekankan bahwa Takaichi tidak mengubah sikap Jepang sebagaimana tercantum dalam komunike bersama pada 1972, ungkap sumber pemerintah yang memahami masalah itu.

Jepang tetap mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada Jumat (14/11) bahwa mereka telah memanggil duta besar Jepang di Beijing, Kenji Kanasugi, dan menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka mengajukan protes serupa atas unggahan media sosial oleh seorang diplomat China terkait pernyataan tersebut.

Awal bulan ini, Takaichi mengatakan bahwa keadaan darurat Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang.

Pernyataannya menunjukkan bahwa situasi seperti itu dapat membuat Jepang menjalankan haknya untuk membela diri secara kolektif berdasarkan Konstitusi yang menolak perang.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan China, yang mengklaim pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya.

Beijing meyakini bahwa masalah Taiwan merupakan “urusan internal” Tiongkok.

Menanggapi hal ini, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, melalui unggahan di X, mengancam akan “melakukan tindakan kekerasan ekstrem tanpa ragu-ragu”, yang tampaknya ditujukan kepada Takaichi atas pernyataannya.

Baca Juga: Memanas! Kapal Perang Tiongkok Dilaporkan Mondar-mandir di Perairan Jepang, akan Pecah Perang?

Pekan lalu, pemerintah Tiongkok mendesak warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang dan mengimbau mereka yang berencana belajar di Jepang untuk mempertimbangkan kembali secara cermat, dengan alasan risiko keselamatan. (*)