Ketegangan Meningkat, Media AS Menolak Kebijakan Liputan Baru di United States Department of Defense ​

Konferensi pers di Pentagon, Washington D.C., menunjukkan penolakan lebih dari 30 organisasi media terhadap kebijakan akses baru yang dinilai membatasi ruang peliputan jurnalis (Dok. Reuters)

JawaPos.com - Ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat dan media nasional kembali mencuat setelah lebih dari 30 organisasi berita menolak menandatangani kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS (Pentagon). Aturan ini dinilai mengancam kebebasan pers dan membatasi ruang peliputan di lingkungan pertahanan nasional.

Seperti dilansir dari Reuters, kebijakan baru yang diperkenalkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengharuskan jurnalis menandatangani perjanjian akses sebelum dapat meliput di Pentagon. Dalam dokumen itu, wartawan diwajibkan untuk "memahami dan mematuhi" ketentuan keamanan yang melarang pengumpulan atau penyebaran informasi yang belum disetujui secara resmi oleh Departemen Pertahanan. Jika menolak, jurnalis akan dicabut hak aksesnya ke gedung Pentagon.

Langkah ini segera memicu reaksi keras dari berbagai media besar, termasuk The New York Times, CNN, The Washington Post, NBC News, hingga Fox News. The Washington Post melaporkan seluruh media sepakat untuk tidak menandatangani perjanjian yang dinilai "mengikat secara berlebihan" dan dapat menghambat jurnalis dalam melakukan peliputan independen.

Associated Press melaporkan bahwa aturan tersebut juga mengharuskan media untuk menyerahkan lencana dan mengosongkan ruang kerja mereka di markas Pentagon jika menolak menandatangani. Keputusan ini menyebabkan puluhan wartawan meninggalkan kantor mereka, menjadikan situasi ini sebagai momen pertama sejak 1943 di mana markas besar Pentagon tidak lagi memiliki perwakilan tetap dari media besar.

Dalam pernyataannya kepada Reuters, juru bicara Pentagon Sean Parnell membela kebijakan itu dengan alasan keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa aturan baru ini adalah langkah "wajar dan perlu" untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah kebocoran data strategis yang dapat membahayakan kepentingan militer. Namun, pernyataan ini tidak meredam kritik tajam dari organisasi jurnalis.

Dilansir dari AP News, asosiasi wartawan Pentagon, Pentagon Press Association (PPA), menyebut kebijakan itu sebagai upaya membungkam pers. Mereka menilai langkah itu "mengintimidasi sumber berita dan mengubah wartawan menjadi sekadar penyampai informasi pemerintah." PPA juga menyampaikan bahwa tindakan itu melanggar semangat Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers.

Keputusan Fox News yang ikut menolak aturan tersebut menjadi sorotan publik, mengingat media ini sebelumnya dikenal dekat dengan pemerintahan konservatif. "Kami tidak bisa menandatangani dokumen yang berpotensi mengancam prinsip jurnalisme bebas," ujar salah satu perwakilan media.

Reaksi dari berbagai kalangan pun bermunculan. Para pengamat media menilai kebijakan Pentagon ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi hubungan antara pemerintah dan jurnalis. Jika diterapkan tanpa batas, kebijakan semacam itu bisa melemahkan fungsi kontrol pers terhadap kekuasaan negara, terutama di bidang yang sangat krusial seperti pertahanan dan keamanan nasional.

Adapun situasi di Washington kini semakin memanas. Beberapa organisasi advokasi kebebasan pers seperti Reporters Committee for Freedom of the Press tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menggugat kebijakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap informasi publik tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga mencederai demokrasi.

Perdebatan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa kebijakan semacam ini menunjukkan pergeseran dalam paradigma kebebasan pers di negara yang selama ini menjadi simbol demokrasi global. Dalam konteks global governance, langkah Pentagon tersebut bisa menjadi sinyal bagi negara lain untuk meniru kebijakan pembatasan media atas nama keamanan nasional.

Seiring berkembangnya isu ini, dunia menanti langkah selanjutnya dari pemerintahan AS, apakah akan melakukan revisi terhadap kebijakan atau tetap mempertahankan regulasi yang dinilai represif oleh banyak pihak. Yang jelas, keputusan ini telah membuka babak baru dalam perdebatan antara keamanan negara dan kebebasan informasi di Amerika Serikat.

 Baca Juga: Topan Kalmaegi Terjang Filipina, 26 Orang Dinyatakan Tewas dan Sebuah Helikopter Angkatan Udara Dinyatakan Hilang