Asal-Usul Demokrasi di Athena: Dari Hukum Draco hingga Reformasi Cleisthenes

JawaPos.com - Athena bukan hanya sekadar ibu kota Yunani, melainkan kota yang menyimpan sejarah panjang peradaban manusia. Ribuan tahun lalu, kota ini berawal dari sebuah permukiman kecil di puncak bukit atau dikenal sebagai Akropolis.

Letaknya yang strategis di atas bukit, membuat Akropolis menjadi tempat pertahanan alami karena dapat melihat seluruh kawasan di sekitarnya. Permukiman kuno ini berada sekitar 20 km dari Teluk Saronik, dan dikelilingi oleh pegunungan Hymettus di timur serta Pentelicus di utara.

Dibandingkan dengan kota modernnya yang sekarang, Athena kuno sangat kecil. Dikutip dari Athens Happy Train, luasnya hanya sekitar 2 km dari timur ke barat. Kota ini juga dikenal dengan kuil-kuil megahnya, salah satunya Parthenon, kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena. Ada pula Kuil Hephaestus yang masih berdiri dan Kuil Zeus Olimpia yang kini tinggal reruntuhannya.

Cikal Bakal Lahirnya Demokrasi Dunia

Pada abad ke-8 SM, sistem kerajaan di Athena mulai berubah. Raja tidak lagi berkuasa, dan digantikan oleh sembilan pemimpin atau Archon, yang berasal dari kalangan bangsawan. Namun, ketimpangan sosial memicu ketegangan antara rakyat dan kaum elit. Untuk mengatasi hal ini, para pemimpin mulai menulis hukum agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Menurut Introducing Athens, tokoh pertama yang membuat hukum tertulis adalah Draco pada tahun 621 SM. Aturannya dikenal sangat tegas, sehingga muncullah istilah “draconian”. Namun, langkah ini dianggap penting karena menjadi awal dari sistem hukum resmi di Athena.

Beberapa dekade kemudian, Solon terpilih sebagai Archon pada tahun 594 SM. Solon melakukan reformasi besar, ia menghapus utang para petani, membatasi kekuasaan kepala keluarga, dan membagi masyarakat berdasarkan pendapatan serta peran militernya. Ia juga membentuk tiga lembaga baru yaitu, Boule (dewan), Ekklesia (majelis rakyat), dan Heliaia (pengadilan rakyat). Langkah-langkah Solon inilah yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya demokrasi dunia.

Namun, setelah Solon situasi politik kembali bergejolak. Seorang tokoh bernama Peisistratus mengambil alih kekuasaan dan memerintah sebagai tiran. Setelah ia meninggal, ia pun digantikan oleh anak-anaknya yang justru lebih kejam dan semakin memperburuk keadaan. Hingga akhirnya, Cleisthenes muncul sebagai pemimpin baru yang membawa kembali semangat demokrasi.

Kemajuan Demokrasi di Athena

Pada tahun 508 SM, Cleisthenes melakukan reformasi besar dalam sistem pemerintahan. Ia membentuk Boule baru beranggotakan 500 orang yang berasal dari sepuluh suku di Athena, serta memperluas Ekklesia agar warga asing yang tinggal di kota, dan budak yang telah dibebaskan bisa ikut berpartisipasi.

Salah satu kebijakan unik Cleisthenes adalah sistem ostrakismos atau pengasingan politik. Melalui sistem ini, rakyat bisa mengusir sementara seseorang yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia, dan warga dapat menulis nama orang tersebut di pecahan tembikar atau ostracon.

Demokrasi Athena semakin berkembang, pada tahun 462 SM Ephialtes menghapus kekuasaan politik dari Areopagus. Kemudian, Pericles memperkenalkan gaji bagi juri dan pejabat publik agar semua warga, termasuk yang miskin, dapat ikut serta dalam pemerintahan.

Kejayaan yang Perlahan Runtuh

Dilansir dari artikel EBSCO yang berjudul "Athens in the Ancient World" karya James P. Sickinger, kejayaan Athena mulai meredup setelah Perang Peloponnesos pada 431 - 404 SM. Demokrasi di kota ini sempat runtuh, walaupun kemudian bangkit kembali. Meski kekuatan politiknya melemah, Athena tetap menjadi pusat pemikiran dan kebudayaan Yunani.

Pada abad ke-4 SM, dunia filsafat berkembang pesat. Sokrates, Plato, dan Aristoteles menjadi tokoh penting yang membentuk dasar pemikiran modern. Plato mendirikan akademi di luar kota, sementara Aristoteles mendirikan sekolah Lyceum.