JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia memahami, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi.

Namun, kritik harus disampaikan secara jujur, rasional, serta tidak didorong oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak kualitas demokrasi.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan, tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang untuk demokrasi, tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai, tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (17/3).

Ia menegaskan, sikap kritis dalam proses demokratisasi harus tetap berlandaskan komitmen kebangsaan demi kemajuan Indonesia. Kritik, kata dia, harus taat asas dan dipandu oleh ideologi negara serta aturan hukum yang berlaku.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, serta dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila, juga aturan perundang-undangan. Selain itu, kritik harus rasional, objektif, logis, dan faktual,” jelasnya.

Baca Juga:Dipimpin Agrinas Pangan Nusantara, Pembangunan Koperasi Merah Putih Libatkan Kepala Desa dan Babinsa

Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik aliran dana kepada pihak-pihak dalam ruang diskursus publik. Ia mengingatkan bahwa pemberian dana tersebut patut dicermati.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang, tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Meski demikian, Idrus menilai pemerintah tidak perlu bersikap represif dalam menghadapi kritik. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama bahwa Indonesia adalah rumah besar yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting adalah mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” tuturnya.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, Idrus juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak dilandasi kebencian terhadap individu tertentu.

“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menilai komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu diperkuat. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh para pembantu presiden, khususnya juru bicara presiden, dalam menjelaskan program-program pemerintah belum sepenuhnya maksimal.

Baca Juga:Diskon Tarif, Berikut Daftar Lengkap Ruas Tol yang Berlakukan Potongan Harga Selama Arus Mudik

“Secara faktual, narasi komunikasi politik para pembantu presiden, terutama juru bicara presiden dalam menjelaskan program pemerintah secara komprehensif dan terintegrasi masih belum maksimal,” ungkap Idrus.