Heboh Ajakan Jatuhkan Presiden Sebelum 2029, Rico Marbun Sebut Membahayakan Demokrasi

JawaPos.com - Media sosial dihebohkan oleh beredarnya video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia. Dalam video tersebut, muncul narasi yang dinilai sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Pernyataan itu pun memicu polemik di tengah masyarakat. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menilai pernyataan tersebut sangat disayangkan, terlebih disampaikan oleh seorang akademisi bergelar profesor. Ia menilai ajakan tersebut berada di luar nalar demokrasi yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ajakan menjatuhkan presiden sebelum waktunya adalah sikap yang tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan lepas dari realitas kehendak rakyat yang telah menentukan pilihan melalui pemilu,” kata Rico kepada wartawan, Minggu (5/4).

Baca Juga:Sanksi Telat Lapor SPT Orang Pribadi Dihapus, Wajib Pajak Diberi Waktu hingga 30 April 2026

Rico menjelaskan, dalam konteks kinerja, pemerintah saat ini tetap menunjukkan capaian yang tidak bisa dianggap remeh, meskipun berada di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik. Ia mencontohkan stabilitas harga bahan pokok pasca-Lebaran yang relatif terjaga serta ketersediaan yang masih aman di pasar.

Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM).

“Di saat beberapa negara mengalami lonjakan harga BBM hingga kisaran Rp50 ribu per liter, pemerintah Indonesia masih mampu menahan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, agar tidak mengalami kenaikan signifikan,” jelasnya.

Dalam aspek keamanan dan penegakan hukum, Rico menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo terhadap tindakan kekerasan politik. Ia mengapresiasi langkah presiden yang mengutuk keras aksi penyiraman air keras terhadap aktivis, bahkan menyebutnya sebagai tindakan terorisme, serta memastikan aparat telah menahan terduga pelaku.

Sementara, dalam isu pemberantasan korupsi, Rico menyebut pemerintah saat ini menunjukkan komitmen yang kuat. Berdasarkan data survei Median, tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi tergolong tinggi.

“Publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menindak praktik korupsi, dan ini menjadi modal penting bagi penguatan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Rico mengingatkan, ajakan menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusional merupakan tindakan berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Hal tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan kekacauan yang tidak perlu, mengingat sistem pemilu telah menyediakan mekanisme pergantian kekuasaan yang jelas dan relatif bebas.