Kontroversi Global Citra Kemiskinan Buatan AI: Dilema Etika Lembaga Bantuan Dunia di Era ‘Poverty Porn 2.0’ dan Manipulasi Visual

JawaPos.com — Lembaga bantuan internasional kini menghadapi sorotan tajam setelah terungkap penggunaan gambar buatan kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan kemiskinan ekstrem, anak-anak, dan penyintas kekerasan seksual dalam kampanye media sosial mereka.

Praktik ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai etika, bias rasial, serta cara yang keliru dalam menggambarkan penderitaan manusia di ruang digital.

Dilansir dari The Guardian, Minggu (26/10/2025), fenomena yang dijuluki “poverty porn 2.0” ini memperlihatkan bagaimana visual buatan AI meniru bahasa visual kemiskinan yang lazim digunakan dalam kampanye bantuan kemanusiaan. Gambar-gambar tersebut, yang tampak nyata, kini banyak beredar di situs stok foto global dan digunakan oleh sejumlah organisasi nirlaba internasional.

Noah Arnold dari lembaga etika visual Fairpicture di Swiss menilai tren ini kian meluas. “Gambar-gambar buatan AI digunakan di mana-mana. Sebagian organisasi telah menggunakannya secara aktif, sementara lainnya sedang bereksperimen,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Arsenii Alenichev dari Institute of Tropical Medicine di Antwerpen menambahkan, “Gambar-gambar itu meniru pola visual kemiskinan dengan citra yang penuh stereotip dan sering kali mereduksi penderitaan manusia menjadi sekadar simbol.”

Penggunaan gambar sintetis ini, menurut para ahli, dipicu oleh dua hal utama, yakni persoalan biaya dan masalah persetujuan (consent). Alenichev menegaskan, “Banyak organisasi kini mempertimbangkan citra buatan karena murah dan tidak memerlukan izin dari subjek asli.”

Pemotongan anggaran bantuan Amerika Serikat turut memperburuk situasi tersebut, mendorong berbagai lembaga mencari cara visual yang lebih efisien namun menimbulkan dilema etika yang serius.

Gambar-gambar bertema kemiskinan kini bertebaran di situs stok populer seperti Adobe dan Freepik, dengan keterangan seperti “anak di kamp pengungsi” atau “relawan kulit putih memberi konsultasi medis kepada anak-anak kulit hitam di desa Afrika.”

Lisensi untuk gambar semacam itu bahkan dijual hingga sekitar £60 atau setara Rp1,3 juta (kurs Rp22.170 per £1). “Gambar-gambar itu sangat rasialis. Seharusnya tidak pernah diizinkan terbit karena memperkuat stereotip paling buruk tentang Afrika atau India,” tegas Alenichev.

Menanggapi kritik tersebut, CEO Freepik Joaquín Abela menyebut tanggung jawab etika ada di tangan pengguna, bukan penyedia platform. “Kami berupaya menyeimbangkan keragaman, tetapi jika pasar global menginginkan citra tertentu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya,” katanya.

Polemik ini menimbulkan perdebatan panjang di kalangan lembaga kemanusiaan. Sebagian organisasi berargumen bahwa penggunaan gambar AI dapat melindungi identitas dan privasi subjek rentan. Namun, bagi banyak pengamat, hal itu justru mengaburkan realitas dan berpotensi memperkuat bias sosial.

Konsultan komunikasi lembaga swadaya masyarakat, Kate Kardol, menyatakan, “Menyedihkan bahwa perjuangan untuk representasi etis kini juga harus diperluas hingga ke dunia yang tidak nyata.”

Beberapa lembaga internasional telah mengambil langkah korektif. Plan International, misalnya, kini melarang penggunaan AI untuk menggambarkan anak-anak secara individual setelah kampanye video mereka pada 2023 memicu kritik luas. “Kami telah mengadopsi pedoman baru untuk memastikan privasi dan martabat anak-anak tetap terlindungi,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.

Fenomena “poverty porn 2.0” ini menandai babak baru hubungan antara teknologi dan kemanusiaan. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan bahaya manipulasi visual yang mengikis empati dan memperkuat ketimpangan persepsi global tentang kemiskinan.

Dalam konteks itulah, ketika batas antara kenyataan dan konstruksi digital semakin kabur, tanggung jawab etis lembaga bantuan dunia menjadi pertaruhan utama. Keaslian, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia kini menjadi tantangan mendasar dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. (*)