Etika AI Harus Punya Kekuatan Hukum, Ini Peringatan Wamenkomdigi Nezar Patria

JawaPos.com - Tantangan utama dalam tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini dinilai bukan lagi terletak pada kecepatan perkembangan teknologinya, melainkan pada bagaimana prinsip etika dan nilai dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang memiliki kekuatan hukum.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa etika semata tidak cukup tanpa adanya aturan yang mengikat dan disertai sanksi tegas.

“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” kata Nezar di Jakarta, dikutip Kamis (14/5).

Menurut Nezar, kesadaran terhadap pentingnya aspek etika di industri teknologi mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai hal itu terlihat dari langkah sejumlah perusahaan teknologi yang kini mulai melibatkan lulusan bidang humaniora dan filsafat untuk membantu menilai dampak produk yang berkaitan langsung dengan manusia.

Ia juga mengapresiasi upaya perusahaan-perusahaan teknologi dalam memasukkan risiko etis sebagai bagian dari mitigasi risiko bisnis mereka.

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tandasnya.

Lebih lanjut, Nezar menekankan bahwa aspek etika menjadi sangat krusial dalam pengembangan teknologi baru seperti AI karena berpotensi memunculkan benturan nilai, norma, hingga perbedaan visi antarmasyarakat.

“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujar Nezar.