Pertemuan Keempat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu: Usulan Baru untuk Hentikan Perang Gaza

Trump dan Netanyahu berjabat tangan saat bertemu di Gedung Putih pada 7 April 2025. (dok Al Jazeera)

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin (29/9/2025). Pertemuan ini menjadi yang keempat kalinya sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menjanjikan adanya “sesuatu yang istimewa”. Ia juga berulang kali menegaskan bahwa sudah saatnya perang di Gaza segera diakhiri.

Menurut laporan Al Jazeera, rencana perdamaian berisi 21 poin itu pertama kali disampaikan Trump kepada para pemimpin Arab dan Muslim di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan lalu.

Dalam rencana tersebut, Hamas diminta membebaskan seluruh 48 tawanan yang tersisa di Gaza, sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup, dalam waktu dua hari. Para pejuang Hamas diberi pilihan meninggalkan Gaza atau mendapatkan amnesti jika mereka berhenti bertempur.

Sebagai imbalannya, bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar akan diizinkan masuk ke Gaza, sejumlah tahanan Palestina akan dibebaskan, dan pasukan Israel akan ditarik secara bertahap.

Hamas melalui pernyataannya pada Minggu menyebut belum menerima proposal resmi dari mediator Mesir dan Qatar, meski kedua negara itu kabarnya sudah menerima rencana Trump.

Hamas menyatakan bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut, meski sayap militernya, Brigade Qassam, mengaku kehilangan kontak dengan tim yang menahan dua tawanan Israel di Kota Gaza.

Di lapangan, invasi darat Israel masih berlanjut, disertai pemboman udara yang menewaskan puluhan warga sipil setiap hari dan menghancurkan banyak wilayah.

Netanyahu tampak mendukung rencana Trump, meski beberapa poin bertentangan dengan kebijakan inti pemerintahannya yang berhaluan kanan. Poin paling kontroversial adalah terbukanya peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

Rencana itu juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh diusir paksa dari Gaza, dan mereka tetap memiliki hak untuk kembali jika memilih pergi setelah dua tahun perang yang meluluhlantakkan daerah tersebut.

Namun, sejumlah menteri sayap kanan di pemerintahan Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menolak keras gagasan itu. Mereka justru mendorong penghancuran total Gaza, pemblokiran bantuan kemanusiaan, hingga pembangunan kembali permukiman ilegal Israel.

Penolakan tersebut berakar sejak 18 Maret lalu, ketika Israel membatalkan gencatan senjata dengan Hamas, yang menyebabkan kelaparan massal di Gaza. Tujuan utama perang sejak Oktober 2023 pun tetap ditegaskan: melenyapkan Hamas.

Tekanan politik dalam negeri juga menambah rumit situasi. Koalisi Netanyahu di Knesset kini rapuh karena hanya menguasai 60 dari 120 kursi, dengan dukungan yang mudah goyah dari partai-partai ultra-Ortodoks dan kelompok sayap kanan.

Meski demikian, para pengkritik menilai tokoh ekstrem kanan kemungkinan tidak akan langsung menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Israel sendiri masih terus memblokir sebagian besar bantuan, memperluas operasi militer di Gaza, serta meningkatkan kekerasan di Tepi Barat melalui serangan tentara dan pemukim.