Inggris Siap Akui Negara Palestina pada September Jika Israel Tak Setujui Gencatan Senjata

JawaPos.com — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengakui negara Palestina pada September 2025 apabila Israel gagal menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang “yang “sudah melampaui batas” di Gaza dan semakin menipisnya harapan atas solusi dua negara.

Keputusan ini diumumkan pada Selasa (29/7) waktu setempat, setelah berlangsungnya rapat darurat kabinet. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Starmer menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina merupakan bagian dari upaya kolektif negara-negara Eropa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. 

“Situasinya benar-benar tidak dapat diterima,” ujar Starmer, seperti dikutip The New York Times Rabu (30/7/2025). “Saya sangat khawatir bahwa gagasan solusi dua negara kini terasa semakin jauh dari jangkauan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”

Keputusan ini menandai pergeseran sikap signifikan dari Starmer, yang sebelumnya ragu mengakui negara Palestina karena khawatir hal itu hanya akan menjadi simbol politik tanpa dampak konkret di lapangan. Namun, tekanan politik domestik dan situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza tampaknya mengubah perhitungannya.

Starmer menegaskan bahwa Hamas harus membebaskan seluruh sandera, menyetujui gencatan senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Di sisi lain, dia juga mendesak Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat serta berkomitmen pada proses perdamaian yang membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Namun, tuntutan tersebut sangat kecil kemungkinannya diterima oleh pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menanggapi rencana Inggris, Netanyahu mengecam langkah itu. Dalam unggahan di media sosial, dia mengatakan bahwa keputusan tersebut justru “menghadiahi terorisme mengerikan Hamas dan menghukum para korban.” Netanyahu menambahkan, “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel hari ini akan mengancam Inggris di kemudian hari.”

Pengumuman Inggris ini menyusul langkah serupa dari Prancis yang lebih dahulu menyatakan akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB September mendatang. Pengakuan dari Inggris memiliki bobot simbolik tinggi, mengingat sejarah panjang negara tersebut di Timur Tengah, termasuk melalui Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pendirian tanah air bagi Yahudi di wilayah Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sejarah. Dalam konferensi PBB, dia menyatakan, “Deklarasi itu berjanji bahwa tidak ada yang boleh dilakukan untuk merugikan hak-hak sipil dan keagamaan rakyat Palestina. Janji itu tidak ditepati, dan ketidakadilan ini masih terus berlangsung.”

Langkah ini juga didorong oleh tekanan internal. Lebih dari 250 anggota parlemen Inggris, sebagian besar dari Partai Buruh, telah menandatangani surat mendesak pengakuan negara Palestina. Beberapa menteri kabinet juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa lagi tinggal diam di tengah tragedi kemanusiaan yang terus memburuk.

Dalam beberapa hari terakhir, Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri garis keras Israel dan menangguhkan sebagian penjualan senjata ke negara tersebut. Selain itu, Inggris telah menjatuhkan bantuan dari udara ke Gaza dan mengevakuasi anak-anak yang terluka ke rumah sakit di Inggris, serta mendorong dibukanya kembali jalur bantuan PBB.

Starmer juga dilaporkan menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Skotlandia. Dalam kesempatan itu, Starmer berbagi rincian inisiatif perdamaian Eropa, meskipun belum jelas apakah dia menyampaikan rencana pengakuan secara langsung. Trump menyatakan, “Saya tidak akan mengambil posisi; saya tidak keberatan dia mengambil posisi. Saat ini saya hanya ingin orang-orang diberi makan.”

Sebagian pengamat menilai bahwa pengakuan Palestina seharusnya tidak dijadikan alat tawar-menawar. Namun, bagi Starmer, yang berlatar belakang pengacara hak asasi manusia, kondisi di Gaza kini menjadi titik balik. “Kini, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang sangat besar, kita menyaksikan bayi kelaparan, anak-anak terlalu lemah untuk berdiri—gambar-gambar yang akan terus melekat sepanjang hidup kita,” ucapnya dengan nada emosional.

Bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan Inggris ke Gaza dalam beberapa hari terakhir mencerminkan komitmen nyata London terhadap penyelesaian krisis. Namun lebih dari sekadar bantuan logistik, langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan diplomasi Inggris terhadap konflik Israel-Palestina—sebuah perubahan yang berpotensi memperbesar tekanan internasional terhadap Israel di berbagai forum global.

***