Serangan Ke Gaza dan Lebanon Terus Berlanjut, Israel Setujui Anggaran 2025 yang Mencakup Kenaikan Pajak

JawaPos.com – Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 yang telah lama tertunda pada Jumat (1/11). Anggaran tersebut mencakup kenaikan pajak untuk membiayai perang yang terus berlanjut.

"Keamanan kita juga bergantung pada ekonomi. Kita tidak dapat memiliki militer yang kuat jika kita tidak memiliki cara untuk membiayainya," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di awal rapat kabinet, seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/11).

Ekonomi Israel terpukul sejak serangan militan Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan tidak adanya pertumbuhan ekonomi dan mendorong inflasi hingga persen. 

Ini juga awal mula kerugian Israel karena harus belanja peralatan militer, memberikan kompensasi pada mereka yang terdampak, dan tenaga kerja setelah ratusan ribu warga dipanggil untuk tugas cadangan.

Di atas itu, anggaran tahun 2025 memaksakan penghematan dengan mengurangi pengeluaran hingga 40 miliar shekel (Rp171 triliun). Selain itu, kenaikkan pajak yang diusulkan bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran yang saat ini mencapai 8,5 persen dari PDB.

Total pengeluaran ditetapkan sebesar 744 miliar shekel (sekitar USD 199,23 miliar), dengan 161 miliar shekel di antaranya dialokasikan untuk membayar utang.

Netanyahu menyatakan bahwa alokasi untuk pertahanan bisa ditingkatkan lebih lanjut, baik dengan menambahkan dana ke dalam anggaran sebelum pemungutan suara di parlemen pada Januari, atau melalui anggaran tambahan.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran ini belum mencakup kemungkinan tambahan yang bisa dilakukan setelah rekomendasi dari komite Nagel. Sebuah panel khusus yang dibentuk pemerintah Israel tahun ini untuk memberikan saran jangka panjang terkait anggaran keamanan dalam dekade mendatang.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan kemungkinan pertumbuhan ekonomi Israel akan meningkat yang semula 0,4 persen di 2024 menjadi 4,4 persen di 2025.

"Sekarang, ekonomi melayani keamanan. Kita akan mengakhiri perang dengan kemenangan dan membawa keamanan dan dengan itu juga ekonomi yang baik," ucapnya.

Salah satu langkah yang mungkin paling berdampak bagi rumah tangga Israel adalah kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 18 persen dari 17 persen pada tahun 2025. Selain itu, sebagian besar kementerian akan mengalami pemotongan belanja.

Paket anggaran ini perlu diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan, dan Smotrich berharap proses tersebut bisa dilakukan pada bulan Januari. Jika anggaran tidak disetujui sebelum akhir Maret, hal ini akan memicu pemilihan umum baru.