Pekerja Cantumkan Nama di Restoran, Umat Muslim di India Alami Diskriminasi

JawaPos.com - India identik dengan negara penganut agama Hindu dan mengedepankan kasta masyarakat. Pada September, Pemerintah India melalui Yogi Adityanath, seorang menteri Uttar Pradesh, negara bagian Himachal Pradesh, membuat kebijakan. Yogi Adityanath juga seorang biksu Hindu garis keras.

Dilansir dari theguardian.com, dalam kebijakan tersebut diumumkan bahwa diwajibkan bagi semua nama pekerja dan karyawan untuk dicantumkan. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan serta peraturan penjualan di India bagian utara.

Menurut penduduk dan aktivis setempat, peraturan baru itu malah merupakan serangan terselubung terhadap pekerja dan perusahaan Muslim.

Terdapat ketakutan-ketakutan yang berkembang pada kalangan pemilik bisnis di Uttar Pradesh bahwa peraturan ini mengarah pada serangan yang ditargetkan atau boikot dan dilakukan oleh kelompok Hindu garis keras.

“Perintah ini berbahaya. Perintah ini memaksa kami untuk menunjukkan Agama kami secara terang-terangan,” ucap Tabish Aalam yang berasal dari keluarga koki di kota Lucknow.

Adityanath dicap sebagai salah satu pemimpin garis keras sejak menjadi kepala menteri pada 2017 yang beberapa kali memperkenalkan serangkaian kebijakan yang dituduh menargetkan Muslim atau memicu konspirasi anti-Muslim.

Pemilik usaha di Uttar Pradesh mengatakan mereka telah memecat staf yang beragama Muslim karena undang-undang baru memicu kekhawatiran dan mereka menjadi sasaran.

Banyak dari usaha yang dikelola oleh Muslim yang mempertimbangkan untuk menutup usaha mereka, karena merasa telah dilecehkan karena kebijakan tersebut.

“Saya harus memecat staf Muslim saya karena saya khawatir akan keselamatan mereka setelah perintah itu,” ujar Rafiq, 45 tahun pemilik restoran Muslim di Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.

“Menampilkan nama membuat kami rentan dan menjadi sasaran empuk. Misalnya, jika ada ketegangan komunal yang terus terjadi, kamu mudah diidentifikasi sebagai Muslim dan menjadi sasaran,” ujar Rafiq.

Meskipun adanya kontroversi dan tuduhan memicu perpecahan agama, pada bulan September lalu pemerintah bagian negara Himachal Pradesh mengatakan akan mengikuti contoh Uttar Pradesh.

Dikatakan bahwa kekhawatiran akan kebersihan makanan dan masuknya ‘migran’ sebagai alasan di balik penerapan kebijakan tersebut. Vikramaditya Singh, pemimpin Kongres Himachal Pradesh dan menteri negara bagian mengatakan bahwa masalah kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.